Konflik Laut China Selatan menjadi salah satu hal yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN-China di Vientiane, Laos. China atau Tiongkok akan menyampaikan bahwa China akan menyelesaikan konflik di Laut China Selatan dengan cara dialog.

Filipina, salah satu negara yang berkonflik di Laut China Selatan, menyebut kondisi di Laut China Selatan masih belum stabil, meski sering kali ada kabar baik. Filipina merasa sering mendapat intimidasi di Laut China Selatan.

"Kita masih sering melihat terjadinya intimidasi dan kekerasan yang tidak sesuai dengan standar hukum internasional, terutama UNCLOS Convensi regulasi internasional untuk menghalangi beraturan di laut tersebut 1972," ucap Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Romualdez Marcos Jr, dalam KTT ASEAN-China, di Vientiane, Laos, Kamis (10/10/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bongbong Marcos mengatakan konflik ini harus diselesaikan dengan baik. Sehingga, tak ada kejadian-kejadian yang tak diinginkan terjadi.

"Untuk itu, kita perlu upaya-upaya menyeluruh untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) China Li Qiang, menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kondusifitas kawasan Laut China Selatan.

"Sangat penting bagi kami komitmen untuk menjaga kedaulatan dan kepentingannya, dan saya ingin menekankan bahwa kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan kita melalui dialog dan konsultasi," ucap Li Qiang dalam forum KTT tersebut.

China pun berharap agar setiap negara menghormati Code of Conduct (COC) atau Kode Etik di Laut China Selatan. Sehingga, stabilitas dan keamanan kawasan tetap terjaga.

"Kami berkomitmen untuk melihat, mematuhi hukum internasional, dan kami berharap bahwa negara terkait dapat juga mematuhi CoC dan mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, menegaskan konflik harus diselesaikan secara damai. Setiap negara yang berkonflik di Laut China Selatan harus mematuhi hukum internasional.

"Kita harus menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dengan menghormati hukum internasional khususnya konvensi PBB tentang hukum laut 1982," ujarnya.