KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan pelayanan publik atas hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian/lembaga.

Selain itu juga untuk pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan tingkat kementerian/lembaga, serta Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI).

Atas torehan berbagai prestasi tersebut, Anas berharap layanan dapat lebih berdampak kepada masyarakat. 

“Tren perkembangan Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional relatif meningkat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memenuhi harapan rakyat dan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Mulai dari efisiensi anggaran, dan lain-lain,” ujarnya pada Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Baca juga: BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB

Apresiasi disampaikan Anas kepada sejumlah penerima penghargaan yang terdiri dari 10 penerima kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 21 penerima kategori Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan 75 penerima kategori Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik,” ungkapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenpan-RB untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dari hasil evaluasi ini, dihasilkan IPP 2024 di lingkup kementerian dan lembaga yang menunjukkan  tren positif. Nilai tahun sebelumnya sebesar 4,07 (kategori Sangat Baik) menjadi 4,39 (kategori Sangat Baik).

Baca juga: MA Sebut Kemenpan-RB Hanya Akomodasi 4 dari 8 Poin Usulan Revisi PP 94/2012

Dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.

Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan publik.

Sebagai informasi, evaluasi pada 2024 dilaksanakan terhadap 634 instansi pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 kementerian/lembaga diberikan penghargaan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Publik ini.

Untuk menjamin pelayanan publik yang adil dan merata, Kemenpan-RB juga telah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif bagi kaum rentan.

Baca juga: MA Sebut Kemenpan-RB Hanya Akomodasi 4 dari 8 Poin Usulan Revisi PP 94/2012

Pada 2024, dilakukan evaluasi terhadap 87 instansi pemerintah yang terdiri dari 250 UPP yang diusulkan. Dari proses evaluasi, ditetapkan 10 penerima Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Anas berpesan agar penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.