FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Saidiman Ahmad menyoroti tren menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi dalam dua bulan terakhir.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 22-29 September 2024.

Meskipun angka kepuasan atau approval rating Jokowi masih tergolong tinggi di angka 75 persen, Saidiman menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membaca data tersebut.

"Angka kepuasan ini masih relatif tinggi. Oleh para pendukung Jokowi, angka ini dijadikan dalih untuk memantapkan dukungan. Namun demikian, perlu kehati-hatian membaca angka approval itu," ujar Saidiman dalam keterangannya di aplikasi X @saidiman (5/10/2024).

Saidiman menjelaskan bahwa meskipun angka tersebut masih cukup tinggi, angka kepuasan publik ini bukan yang tertinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya

"Selama ini, kepuasan publik pada kinerja Jokowi memang relatif tinggi, bahkan pernah mencapai 82 persen dua bulan lalu atau 81 persen pada Juli tahun lalu," sebutnya.

Lebih lanjut, Saidiman menuturkan bahwa saat ini angka kepuasan tersebut mencapi 75 persen, dan bukan sesuatu yang mengejutkan.

"75 persen itu bahkan bukan angka tertinggi. Di masa pemerintahan sebelumnya, approval rating SBY pernah mencapai 85 persen pada November 2009," terangnya.

Yang menarik diperhatikan, kata Saidiman, trend kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Jokowi. Dari September 2023 sampai Juli 2024, terjadi peningkatan approval rating Jokowi dari 74 persen menjadi 82 persen.

"Peningkatan approval rating ketika itu terjadi di masa-masa kampanye pemilihan presiden, di mana Jokowi berkepentingan untuk memenangkan salah satu pasangan," ucapnya.

Dituturkan Saidiman, pada masa-masa itulah terjadi peningkatan distribusi bantuan sosial dan issue pelibatan aparat pemerintah lokal memenangkan pasangan calon yang direstui Jokowi.

"Ini kemungkinan penjelas mengapa approval rating Jokowi merangkak naik dalam periode menjelang Pemilu tersebut. Setelah efek operasi berakhir, persepsi publik mulai berubah dan kembali ke situasi September 2023 (74 dan 75 persen)," jelasnya.

Kata Saidiman, yang paling penting adalah bahwa penurunan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi berhubungan erat dengan memburuknya persepsi publik dalam sejumlah sektor.

"Di sektor ekonomi, dalam dua bulan terakhir, publik yang menyatakan kondisi ekonomi saat ini baik menurun dari 32,4 persen menjadi 29,6 persen," Saidiman menuturkan.

Tambah Saidiman, berbanding terbalik yang menyatakan buruk meningkat dari 22,7 persen menjadi 24,9 persen. Dalam analisa regresi yang dilakukan tim Indikator Politik, tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden memiliki korelasi positif dan signifikan dengan persepsi ekonomi publik.

"Selain kondisi ekonomi, yang juga berkorelasi signifikan dengan kepuasan atas kinerja presiden adalah persepsi atas kondisi politik, keamanan, dan kinerja demokrasi," imbuhnya.

Diungkapkan Saidiman, survei tersebut berhasil menemukan persepsi publik atas kondisi politik dan demokrasi memburuk dalam dua bulan terakhir.

"Warga yang menyatakan kondisi politik semakin buruk naik dari 16 menjadi 18,5 persen. Sementara evaluasi publik pada kondisi keamanan tidak begitu jelas karena yang menyatakan semakin baik dan semakin buruk sama-sama mengalami penguatan," tukasnya.

Saidiman menilai, peningkatan persepsi negatif pada kinerja demokrasi bahkan sudah terjadi sejak Juli 2023 sampai saat ini.

"Pada bulan Juli 2023, yang menyatakan puas atas kinerja demokrasi Indonesia masih sekitar 76,7 persen. Sekarang angkanya tinggal 69,1 persen. Masih terlihat tinggi, tapi terus tergerus," tandasnya.

Dibeberkan Saidiman, data-data hasil survei Indikator tentang approval rating presiden tidak bisa dilihat dalam satu frame angka 75 persen saja.

"Namun hal itu perlu ditempatkan dalam konteks di mana sejumlah indikator evaluasi publik mengalami kemerosotan dalam dua bulan terakhir," tambahnya.

Selain itu, Saidiman bilang, kepercayaan publik pada institusi kepresidenan juga mengalami penurunan dalam kurun waktu yang sama.

"Bahkan angka kepercayaan publik pada institusi kepresidenan juga memburuk dua bulan terakhir. Pertanyannya, apa yang dilakukan pemerintah sehingga evaluasi publik mengalami pemburukan dua bulan terakhir?," kuncinya.

(Muhsin/fajar)