Sentimen
Positif (72%)
4 Okt 2024 : 11.25
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Senayan

Partai Terkait
Tokoh Terkait

PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dan Prabowo tak Bahas Urusan Transaksional

Tagar.id Tagar.id Jenis Media: Nasional

4 Okt 2024 : 11.25
PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dan Prabowo tak Bahas Urusan Transaksional

TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyampaikan, pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pasti terjadi dalam waktu dekat. Menurut dia, pertemuan itu kemungkinan akan terjadi sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

"Dipastikan pertemuan Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo selaku presiden terpilih momentumnya semakin dekat. Kira-kira menurut saya, kalau pelantikan 20 (Oktober), maka jauh sebelum tanggal 20 pertemuan itu akan terjadi," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Meski demikian, Said belum bisa memastikan waktu pertemuan antara dua tokoh itu. Menurut dia, lebih cepat dilakukan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan lebih baik.

Ihwal tempat pertemuan, mantan ketua Banggar DPR RI tersebut juga masih belum dapat memastikannya. Namun, tempat itu adalah lokasi yang penting dan punya memori bagi Megawati dan Prabowo.

"Tempatnya yang terbaik, percaya saya, tempat yang sakral dan bagi kedua beliau adalah tempat yang punya memori yang luar biasa, sehingga bapak Prabowo-Megawati bertemunya menurut gue dalam suasana yang santai, penuh kenangan," kata Said.

Terkait isi pertemuan, Said membantah usuran yang dibahas adalah soal politik transaksional. Ia menilai, dua tokoh itu akan lebih banyak bertukar pikiran, alih-alih bertansaksi secara politik atau bahkan membahas kursi menteri.

"Pertama tentu tukar pikiran karena Ibu Mega wapres, presiden juga, Bapak Prabowo akan memangku jabatan presiden lima tahun ke depan. Insya Allah gaul banget deh menurut gue, karena pertemuan Ibu Mega (dan) Pak Prabowo sudah panjang sekali," ucap Said.

Menurut dia, pertemuan itu juga tidak akan membahas soal kemungkinan PDIP bergabung dalam koalisi Prabowo. Pasalnya, pertemuan itu bukan merupakan pertemuan transaksional.

"Kalau soal koalisi itu pasti tidak akan dibahas karena pertemuan itu bukan pertemuan transaksional gabung-tidak gabung, tapi pertemuan saudara sebangsa," ujar Said.

Ketika ditanya soal kemungkinan PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo, Said mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan internal. Ia menambahkan, Megawati juga belum memberikan instruksi terkait hal itu 

"Kami semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum," ujar Said.

Anggota Fraksi PDIP DPR Said Abdullah menyatakan jumlah komisi di lembaga perwakilan rakyat itu akan mengalami penambahan untuk periode 2024-2029. Jumlah komisi yang saat ini terdapat 11 akan dimekarkan menjadi 13 untuk lima tahun ke depan.

Said mengatakan, jumlah 13 komisi itu telah disepakati oleh seluruh fraksi partai politik di DPR. Namun, mitra kerja dari masing-masing komisi masih belum ditentukan harus menunggu jumlah nomenklatur kementerian yang ditetapkan presiden terpilih, yang sepertinya bertambah dari saat ini 34.

"(Ada) 13 komisinya. Insya Allah kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

Said menjelaskan, bidang setiap komisi juga masih akan menunggu kementerian yang ada untuk lima tahun ke depan. Pasalnya, bidang yang dibawahi setiap komisi menyesuaikan dengan kementerian yang ada. "Bidangnya kan mesti menyesuaikan. Kalau bidangmu sudah tahu kan, berarti kementeriannya sudah tahu," kata Said.

Menurut dia, rencananya DPR akan menggelar rapat untuk menentukan bidang dari setiap komisi pada 13-15 Oktober 2024. Dengan begitu, harapannya setiap komisi akan siap bekerja ketika presiden terpilih dilantik dan menetapkan kabinetnya.

"Insya Allah tanggal 13, 14, 15 (Oktober), kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR supaya begitu presiden terpilih di DPR, sudah siap semua komisi," kata Said. []

Sentimen: positif (72.7%)