Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman, mengatakan bahwa kebijakan pengetatan pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sebelumnya direncanakan pada 1 Oktober 2024, masih berada pada tahap menunggu penerbitan regulasi.

Menurut dia, ada peluang bahwa ihwal kriteria pengguna yang berhak menerima BBM subsidi nantinya bakal berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen ESDM.

Baca Juga: BBM dan LPG Ditambah Lima Kali Lipat, MotoGP Mandalika Diproyeksi Dorong Perekonomian Lombok

“Kalau tepatnya kapan, jika sudah keluar regulasinya, masih perlu sosialisasi, jadi kita tunggu,” ujar Saleh di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal kebijakan pengetatan pengguna BBM subsidi tersebut.

Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM sebelumnya memproyeksikan rencana pengetatan pengguna BBM bersubsidi belum akan diterapkan pada 1 Oktober 2024.

Bahlil mengklaim jika rencana untuk memperketat pengguna BBM subsidi tersebut masih dibahas hingga saat ini.

“Feeling saya belum [1 Oktober 2024], untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya,” ujar Bahlil di kantornya beberapa waktu yang lalu.

Bahlil menyebut jika pembahasan ihwal pengetatan BBM subsidi dilakukan agar penyaluran mencerminkan keadilan karena dilakukan dengan tepat sasaran.

“Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok. Nanti kalau sudah selesai saya kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Jokowi mengatakan belum memiliki keputusan final ihwal pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024. Jokowi mengatakan pemerintah juga masih belum melakukan rapat soal pembatasan BBM subsidi tersebut.

Baca Juga: Pertamina Tingkatkan Stok BBM Lima Kali Lipat untuk Dukung MotoGP Mandalika 2024

“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat,” ujar Jokowi dalam keterangannya secara virtual, Rabu (28/8/2024) silam.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.