FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota DPR RI periode 2024-2029, Tia Rahmania, dijadwalkan mengunjungi Bareskrim Polri pada Jumat, 27 September 2024. Kunjungannya ini bukan untuk kembali menuntut jabatan sebagai anggota DPR, melainkan untuk berkonsultasi terkait pemecatan dirinya oleh PDI Perjuangan. Tia berencana tiba di Bareskrim pada pukul 16.00 WIB, didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

"Kami datang ke Mabes Polri untuk melakukan konsultasi hukum. Tujuannya adalah mencari langkah yang tepat dalam menghadapi situasi ini," ungkap Tia Rahmania ketika ditemui di lokasi.

Tia merasa dirinya dituduh secara sepihak atas dugaan penggelembungan suara pada Pemilu. Ia menegaskan bahwa putusan Bawaslu Provinsi Banten tidak mendukung tuduhan tersebut. "Saya ingin klarifikasi, karena putusan Bawaslu sebenarnya tidak menyatakan saya melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, saya bersama tim dan kuasa hukum berkonsultasi ke Mabes Polri," tambahnya.

Sebagai dosen dan ibu, Tia merasa penting untuk menjaga integritas dan citra baik dirinya di mata masyarakat. Ia tidak ingin dicap sebagai politisi yang menggunakan cara-cara tidak etis untuk mencapai jabatan.

"Saya datang untuk menjaga nama baik saya. Saya adalah seorang dosen, seorang ibu, dan saya tidak ingin publik mengira bahwa saya tidak memiliki integritas," tegas Tia.

Pemecatan Tia oleh Dewan Pengarah PDI Perjuangan, berdasarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyebabkan posisinya digantikan oleh Bonnie Triyana yang berasal dari daerah pemilihan yang sama, yakni Banten I. Akibat pemecatan ini, Tia batal melenggang ke DPR RI periode 2024-2029, meskipun ia tengah mengikuti tahapan akhir menuju Senayan, termasuk menghadiri seminar di Lemhannas.

Spekulasi menyebut bahwa pemecatan Tia terkait dengan kritik kerasnya terhadap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, yang menjadi viral di media sosial. Namun, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, menegaskan bahwa pemecatan Tia tidak ada hubungannya dengan kritik tersebut, melainkan terkait dengan sengketa perselisihan suara di internal partai. (bs-zak/fajar)