Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, tidak perlu ada dikotomi antara kabinet berisi profesional (zaken) dan kabinet politik, selama tim tersebut mampu menjalankan visi ekonomi yang sudah ditetapkan.

“Tidak perlu ada dikotomi Zaken (kabinet) atau politik, tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah orientasi kemajuan ekonomi itu betul-betul bisa dikendalikan oleh pemimpin tertingginya yaitu Prabowo Subianto,” ujar Dedi dalam diskusi polemik bertajuk ‘Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo’ yang disiarkan secara daring, dikutip Sabtu (28/9).  

Dedi juga menekankan pentingnya peran penuh Presiden dalam mengontrol kebijakan ekonomi, tanpa terlalu banyak intervensi dari pihak lain, termasuk Wakil Presiden.

Menurutnya, pembagian kewenangan dalam bidang ekonomi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar pelaksanaan kebijakan tetap fokus dan sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

“Bahkan sharing kekuasan dengan wakilnya pun sebisa mungkin tidak. Agar apa? Agar on The track sesuai dengan UU yang berlaku bahwa baik itu di taraf kebijakan maupun implementasi atau eksekusi itu tetap dipimpin oleh Presiden, bukan wakil Presiden,” pungkasnya.