BARU-baru ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengumumkan bahwa MPR resmi mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 terkait pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden keempat Indonesia.

Keputusan ini disebut sebagai upaya rekonsiliasi nasional dan pemulihan nama baik Gus Dur setelah dua dekade berlalu sejak beliau lengser.

Namun, jika kita bertanya jujur: Apakah benar nama baik Gus Dur pernah ternoda? Apakah pencabutan TAP ini cukup untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya tentang Gus Dur?

Dari sudut pandang sosial dan kultural, nama baik Gus Dur tak pernah benar-benar bermasalah. Bahkan setelah dilengserkan dari kursi presiden pada tahun 2001, Gus Dur tetap dihormati sebagai tokoh besar yang memperjuangkan toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia.

Sejak itu, publik mengingatnya sebagai sosok yang melampaui jabatan presiden. Beliau lebih dari sekadar seorang pemimpin politik; beliau adalah seorang ulama, pemikir, dan pejuang demokrasi yang tanpa henti berjuang untuk kepentingan rakyat dan menentang ketidakadilan.

Ketika Sidang Istimewa MPR digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan Gus Dur, tuduhan-tuduhan seperti ketidakpatuhan pada DPR dan penerbitan Maklumat Presiden dimanfaatkan sebagai dalih formal untuk menjatuhkannya.

Namun, dalam ingatan masyarakat, Gus Dur tak pernah kehilangan integritasnya. Keberaniannya memperjuangkan hak-hak minoritas, membela pluralisme, dan menegakkan prinsip demokrasi telah menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh paling dihormati di Indonesia.

Pencabutan TAP MPR ini memang pantas diapresiasi sebagai pengakuan atas kesalahan politik masa lalu. Namun, secara realitas, langkah ini lebih bersifat simbolis daripada substantif.

Gus Dur tak pernah membutuhkan pemulihan nama baik dalam arti formal, karena rakyat selalu memandangnya dengan hormat.

Dalam kehidupan sehari-hari, warisannya sebagai tokoh pembela demokrasi dan pluralisme sudah lama tertanam, meskipun ia dilengserkan dari jabatan presiden.

Namun, rekonsiliasi nasional tidak cukup dengan sekadar menghapus ketetapan formal. Langkah ini harus diiringi dengan pelurusan sejarah yang jujur dan terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi selama masa kepresidenan Gus Dur, terutama terkait tuduhan-tuduhan yang ditujukan padanya.

Dalam buku saya, Menjerat Gus Dur (2019), saya telah menelusuri secara rinci intrik-intrik politik yang melingkupi pemberhentian Gus Dur.

Fakta-fakta yang saya ungkapkan dalam buku tersebut menunjukkan tuduhan korupsi terhadap Gus Dur tidak memiliki dasar kuat.

Sebaliknya, tuduhan-tuduhan ini merupakan hasil dari dinamika politik yang digunakan untuk mengakhiri masa jabatannya.

Sejarah resmi harus mencatat dengan jelas bahwa Gus Dur tak pernah terlibat dalam praktik korupsi seperti yang dituduhkan oleh beberapa anggota DPR saat itu.