E-Government Development Index (EGDI) tahun 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara. Namun, ada kendala yang disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia meningkatkan digitalisasi pemerintahannya yakni terkait kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara pada Forum Digital (Fordigi) BUMN Summit 2024, di Jakarta.

"Indonesia masuk ke kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI) untuk pertama kalinya, meningkat signifikan 43 peringkat sejak Perpres SPBE disahkan pada tahun 2018," jelas Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di samping prestasi itu, kata Anas dalam acara bertema 'Navigating The Digital Horizon: AI Strategis untuk Transformasi SOE's' tersebut, PBB mengingatkan kesenjangan digital tetap menjadi tantangan, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat penting dalam meningkatkan Digital Public Infrastructure, pengembangan SDM, dan tata kelola pemerintahan digital yang efektif.

Anas menjelaskan kepada para talenta digital dari berbagai BUMN yang hadir jika Kementerian PAN-RB bersama BUMN Peruri dan beberapa BUMN lainnya sudah berkolaborasi membentuk INA DIGITAL. Kolaborasi ini membentuk tim yang akan mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu portal.

"Kalau pemerintah saja, saya kira ada keterbatasan, tapi talenta digital yang ada di Fordigi ini, saya berharap digitalisasi bisa menjadi lebih terukur," tegas Anas.

Ia menegaskan kolaborasi dengan BUMN bukan sekadar untuk kepentingan instansi atau golongan.

"Pertemuan hebat forum ini, ujungnya adalah masyarakat kita lebih mudah, pendapatannya harus meningkat, dan demi kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan INA DIGITAL telah membangun tahap awal portal nasional dan identitas digital terpadu berupa INApas, INAku, dan INAgov. Menurutnya, keterpaduan layanan digital nasional merupakan pilar utama dalam mendukung transformasi pemerintah digital.

Anas berharap layanan terpadu dalam satu portal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap momen perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga tutup usia.

"Kami berharap melalui kolaborasi semua pihak, kita dapat terus memperkaya dan memperkuat layanan pemerintah," ujarnya.

Ia pun menyebut berbagai institusi global atau praktisi digital menilai arah transformasi digital Indonesia sudah berada di arah yang tepat. Ia telah mengunjungi, belajar, serta bekerja sama dengan sejumlah instansi dari negara yang sukses menerapkan digitalisasi pemerintahan.