FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menjadi sorotan setelah melontarkan kritik terhadap kebijakan infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Kritik tersebut tak luput dari tanggapan sejumlah tokoh, salah satunya Umar Hasibuan, seorang warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Halo Jokowi Edy Rahmayadi sudah berani nih ngatain anda Mulyono," ujar Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UmaraSyadatHsb__ (24/9/2024).

Umar menambahkan bahwa bukan hal yang mustahil bagi seorang kepala daerah untuk berbeda pandangan dengan pemerintah pusat, khususnya dalam hal kebijakan publik seperti pembangunan infrastruktur.

"Bukan main sekarang Edy berani sama Jokowi," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Calon gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, merespons sindiran yang dilontarkan rivalnya, Bobby Nasution, terkait infrastruktur jalan di Sumatera Utara yang dinilai masih buruk.

Dalam tanggapannya, Edy menegaskan bahwa jalan yang disinggung oleh Bobby adalah jalan nasional yang hingga kini belum terselesaikan di era Presiden Jokowi.

"Infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobby, itu tadi yang disebut di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalan Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono," kata Edy.

Bobby Nasution, yang juga mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara, sebelumnya mengkritik kondisi infrastruktur, terutama jalan, di wilayah Sumut.

Menurut Bobby, kualitas jalan di provinsi tersebut masih jauh dari baik dibandingkan provinsi tetangga, seperti Aceh dan Sumatera Barat.

"Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk ke Sumut kejedot kepala kita. Benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumatera Utara mungkin, mungkin, mungkin belum merata,” sebutnya.

Pernyataan Bobby tersebut menjadi sorotan memicu suasana semakin memanas menjelang Pilkada.

Masalah infrastruktur, khususnya kualitas jalan, menjadi salah satu isu utama yang diangkat oleh kedua kandidat, mengingat hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan mobilitas masyarakat.

Adapun Edy Rahmayadi, yang kini kembali mencalonkan diri setelah menjabat sebagai gubernur, tampaknya menekankan bahwa persoalan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangannya, melainkan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Kendati demikian, masyarakat Sumatera Utara tetap menunggu solusi konkret dari kedua calon untuk memperbaiki kondisi jalan di provinsi ini.

(Muhsin/fajar)