Koordinator Umum Aksi HTN 2024 sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Sartika mengungkapkan bahwa petani dari berbagai daerah menuntut pertanggungjawaban atas penyelewengan pelaksanaan Reforma Agraria oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

"Kami menuntut redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani, dan perempuan petani sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UUPA 1960. Pemerintah harus menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai upaya memulihkan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran," kata Dewi menyampaikan salah satu tuntutan aksi.

Adapun pada HTN 2024 ini Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah membawa 10 tuntutan yakni:

1. Redistribusi tanah bagi petani, buruh tani, dan perempuan petani, serta jaminan negara atas modal, pendidikan, teknologi, benih, dan pasar yang berkeadilan.

2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin oleh Presiden dengan melibatkan Organisasi Rakyat.

3. Pencabutan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya yang dianggap merugikan petani dan mengancam pelaksanaan reforma agraria.

4. RUU Reforma Agraria dan RUU Masyarakat Adat-Menyusun dan mengesahkan RUU sebagai landasan hukum pelaksanaan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria.

5. Penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang dan mafia tanah yang merugikan petani dan rakyat.

6. Menghukum mafia impor pangan yang menghancurkan produksi lokal dan melemahkan kedaulatan pangan.
7. Pembubaran Badan Tanah yang dianggap merampas tanah rakyat dan menyelewengkan tujuan Reforma Agraria.

8. Pembebasan petani, nelayan, dan aktivis agraria yang dipenjara karena memperjuangkan hak atas tanah.

9. Melindungi nelayan dan lingkungan dari ancaman investasi yang merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

10. Menghentikan program food estate dan mengedepankan pembangunan berbasis pertanian pangan alami dan ekologis.