JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mendesak kepada para peserta Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghormati hak-hak perempuan Afghanistan.

Hal itu disampaikan Retno alam pertemuan High-Level Side Event “Inclusion of Women in the Future of Afghanistan", yang diselenggarakan pada 23 September 2024 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

"UNESCO mencatat setidaknya 1,4 juta anak perempuan Afghanistan dilarang mengakses pendidikan menengah pada tahun 2024. Kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu menjadi perhatian kita bersama," ujar Retno dalam keterangan pers, Selasa (24/9/2024).

Ia mengatakan, perlu ada pelibatan dan pemenuhan hak perempuan dan proses perdamaian di Afghanistan.

Baca juga: Menlu Retno Serukan Semangat Bandung untuk Palestina

“Saya seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang Muslim. Namun, saya memiliki kebebasan, akses terhadap hampir semua hal. Bagaimana dengan perempuan Afghanistan? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki mereka?," ucapnya.

Retno juga memaparkan, selama 2024 Indonesia telah bekerja sama dengan LSM lokal di Afghanistan melaksanakan proyek psikososial yang melibatkan 400 perempuan Afghanistan.

Indonesia juga siap untuk memberikan dukungan untuk pengembangan model bisnis microfinance syariah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja perempuan Afghanistan.

"Kita perlu menggunakan segala cara untuk menyuarakan aspirasi perempuan Afghanistan," tandasnya.

Pertemuan High-Level Side Event ini dibuka oleh Sekjen PBB, Presiden Swiss, dan Menteri Luar Negeri RI.

Baca juga: Tugas Baru Reno Marsudi di PBB, Usai Purnatugas sebagai Menlu…

Diskusi juga menghadirkan pula Menteri Luar Negeri Irlandia dan Qatar, Fawzia Koofi dan Habiba Sarabi yang merupakan aktivis perempuan Afghanistan, serta Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General PBB untuk isu Politik dan Bina Damai.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan mengalami tingkat kekerasan berbasis gender dan angka kematian ibu yang tinggi.

Diskusi mencatat pentingnya peran akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kesempatan untuk dapat bekerja, termasuk dalam posisi kepemimpinan.

“Para perempuan Afghanistan menyampaikan kepada PBB bahwa mereka merasa tidak aman, terisolasi, dan tidak berdaya karena mereka kehilangan kemampuan untuk menafkahi keluarga atau berkontribusi bagi masyarakat mereka," ujar Sekjen PBB dalam sambutannya.