JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR Marwan Jaffar menyarankan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mencari Menteri Agama (Menag) yang bersih dan kredibel dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji.

Marwan sekaligus mencabut istilah "rapor merah" bagi Menag Yaqut Cholil Qoumas.

"Bahasanya adalah pemerintah yang akan datang itu mencari Menteri Agama yang betul-betul bersih dan kredibel untuk menangani persoalan haji," ujar Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menjelaskan, saran tersebut masuk ke dalam laporan akhir Pansus Haji DPR. Pasalnya, kata dia, banyak yang tidak puas dengan pelaksanaan ibadah Haji 2024.

Baca juga: Ketua Pansus Haji DPR Bantah Ada Intervensi dalam Penyusunan Hasil Laporan

"Jadi banyak hal yang memang, ya puas tidak puas tapi hasilnya seperti itu lah kira-kira," imbuhnya.

Sebagai informasi, DPR membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji adalah dugaan penyalahgunaan ribuan kuota haji khusus.

Pansus Haji pun telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat Kemenag dan juga pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Antara lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat yang berlangsung pada 2 September 2024.

Baca juga: Marwan Jafar Sebut Laporan Pansus Haji Kecil Ditindaklanjuti Penegak Hukum, Kenapa?

Kemudian, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani pada 9 September 2024, dan Staf Khusus Kemenag pada 10 September 2024.

Di samping itu, Pansus Haji juga sudah melayangkan panggilan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan keterangan. Namun, Yaqut hingga kini belum pernah memenuhi undangan tersebut.