FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar pemerintah menunda rencana kebijakan ekspor pasir laut. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum dieksekusi untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Kalau memungkinkan, ekspor pasir laut ditunda dulu," ungkap Muzani dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/9/2024).

Muzani menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan baik-baik segala risiko sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai keuntungan ekonomi yang diperoleh justru berbalik menjadi bencana bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kalau dampak buruknya lebih besar dari pendapatan ekonomi, ini bisa jadi beban di masa depan," ujar Muzani.

Lebih lanjut, ia juga menyarankan pemerintah mendengarkan pandangan para aktivis lingkungan yang khawatir dengan dampak kerusakan ekologis dari ekspor pasir laut.

Muzani menambahkan, perubahan dan masalah ekologi laut bisa menjadi tantangan serius jika kebijakan ini diteruskan.

"Kita harus berhati-hati karena masalah ekologi laut yang akan datang bisa sangat berbahaya," lanjutnya.

Di sisi lain, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan ekspor pasir laut.

Melalui akun media sosialnya, Susi menegaskan pentingnya pasir dan sedimen untuk keberlangsungan hidup ekosistem.

Menurutnya, pasir yang ada sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, terutama untuk mengatasi abrasi di Pantai Utara Jawa (Pantura) yang sudah rusak parah.

"Pasir dan sedimen itu bisa digunakan untuk menyelamatkan lahan dan sawah rakyat di Pantura," kata Susi dengan tegas.

Susi berharap pemerintah lebih memperhatikan masalah abrasi yang telah merusak lahan pertanian di Pantura dan mengembalikan daratan yang hilang akibat abrasi.