FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang kembali membuka izin ekspor pasir laut.

Dikatakan Jimly, isu utama yang harus diperhatikan bukan hanya terkait apakah pasir laut tersebut merupakan sedimen atau bukan.

"Yang dipikirkan banyak orang, bukan soal sedimen atau bukan," ujar Jimly dalam keterangannya di aplikasi X @JilmyAs (23/9/2024).

Menurut Jimly, yang harus diperhatikan adalah dampak dari ekspor itu sendiri terhadap kepentingan nasional.

"Tapi ekspor keluar negerinya itu yang mesti dihentikan," cetusnya.

Jimly menekankan bahwa banyak pulau-pulau dan pantai di Indonesia yang sangat membutuhkan pasir laut guna menghadapi ancaman naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim.

"Banyak sekali pulau-pulau dan pantai kepulauan nusantara yang butuh pasir untuk atasi naiknya air laut," tukasnya.

Pasir laut ini, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk membangun dinding pantai dan melindungi kawasan pesisir yang terancam erosi di seluruh Nusantara.

"(Juga) membangun dinding pantai di seluruh Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Menurutnya, ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana. Dan bila terjadi bencana ekologi, itu bisa merugikan Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan keuntungan yang didapat.

"Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Tak hanya itu, dampak sosial dari ekspor pasir laut lainnya adalah risiko penurunan kualitas lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Penambangan pasir laut juga berpotensi memperparah dampak krisis iklim.

“Ketika ekosistem laut rusak, bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga ekonomi masyarakat pesisir yang rentan," sebutnya.

“Banyak nelayan yang hidup bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika ekosistem laut rusak, bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga ekonomi masyarakat pesisir yang rentan,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

(Muhsin/fajar)