JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan tidak ada koalisi dan oposisi di dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

Sebab, menurutnya, yang mengontrol pemerintahan adalah DPR.

Hal tersebut Aher sampaikan usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (22/9/2024).

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," ujar Aher.

Baca juga: Prabowo Tidak Hadir di Rakernas, PKS Tak Merasa Ditinggal

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," sambungnya.

Aher mengatakan, saat ini PKS sudah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya ingin siapapun bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PDI-P.

Aboe menyebut PKS bangga terhadap Prabowo yang merangkul semua pihak.

Jika PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan selanjutnya.

Baca juga: PKS Pecat Kadernya yang Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang padahal Tersangka Pencabulan

Meski demikian, Aboe mengingatkan masih ada DPR yang mengontrol jalannya pemerintahan.

"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," katanya.

Lalu, Aboe mengungkit PKS di zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tetap memberi masukan meski berada di dalam pemerintahan.

PKS, kata dia, saat itu tetap memberi masukan kepada SBY, asalkan harus beradab.

"Apapun yang terjadi, parlemen kita biasa kontrol," imbuh Aboe.