Harianjogja.com, JAKARTA–Partai Golkar tidak pernah meminta jatah menteri kepada presiden terpilih. Hanya saja, permintaan jatah menteri yang sempat disampaikan Ketua Umum Golkar sebelumnya, Airlangga Hartarto.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Golkar tidak meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Golkar Resmi Usung Airin-Ade di Pilkada Banten, Sindir Megawati, Bahlil: Barang Bagus Itu

 "Saya tidak pernah membuat target (kursi menteri), tetapi tolong ceritakan ketua umum terdahulu sudah ngomong kan, jadi kita lihatlah perkembangannya ya," kata Bahlil saat ditemui Kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/9/2024)

Menurut Bahlil, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto sehingga dirinya tidak mau ikut campur dan tetap mengikuti keputusan pemerintah.

Bahlil juga tidak mau menjelaskan dengan rinci siapa saja nama-nama yang disodorkan Partai Golkar untuk menjadi menteri pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. "Menyangkut dengan nama dan segala macam, saya pikir tinggal tunggu mainnya saja," kata Bahlil.

Bahlil hanya memastikan partainya akan terus berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlepas dari siapa pun tokoh yang akan masuk jajaran menteri pada kabinet mendatang.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bahwa partainya sudah menyetor sejumlah nama sebagai kandidat menteri untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.

Bamsoet (sapaan akrabnya) menyebut nama-nama itu disetorkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Nama-nama menteri di Golkar sudah dimasukkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil kepada Pak Prabowo. Cuma siapa yang bakal nanti dipilih ya tunggu saja, sabar," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Namun, dia menyebut nama-nama itu sedianya telah disiapkan Partai Golkar sejak masih dipimpin Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Yang saya tahu ketika Pak Airlangga menyampaikan kepada saya itu diminta, waktu saya masih dengan Pak Airlangga, beliau menyampaikan bahwa kita sudah menyetor sejumlah nama," ujarnya.

Setelah pergantian kepemimpinan, lanjut dia, nama-nama tersebut bisa saja dilakukan penyesuaian kembali oleh Bahlil Lahadalia yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.

"Tentu dengan Pak Bahlil ada penambahan atau koreksi, bisa saja terjadi ya," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara