Tri Winarno resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang baru oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (20/09/2024). Namun, tugas besar dan kompleks langsung menantinya. 

Dalam pelantikan tersebut, Bahlil memberikan sejumlah arahan tegas dan mendesak, yang mencerminkan tantangan besar yang harus segera diatasi oleh Tri Winarno dalam memimpin sektor minerba.

“Saya memberikan instruksi kepada Bapak, yang pertama, segera bangun konsolidasi di tingkat organisasi, baik direktur maupun non-direktur bank. Reform berbagai macam kebijakan aturan. Jangan aturan menyulitkan kita sendiri,” tegas Bahlil.

Bahlil menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan efektif, terutama terkait dengan perizinan dan regulasi minerba seperti MODI (Mineral One Data Indonesia), Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang menjadi sorotan utama. Ia meminta agar berbagai masalah tumpang tindih dalam pemberian izin segera diselesaikan.

Baca Juga: Lama Tak Diisi, Bahlil Akhirnya Lantik Dirjen Minerba Baru

”Urusan MODI, urusan RKAB, urusan IUP. IUP Tumpang Tindih, yang tidak diberi MODI mau dikasih MODI. Saya minta itu Bapak selesaikan karena saya tidak bisa untuk diputar-putar, karena saya tahu. Konsultan-konsultan dihapuskan. Ini yang membuat ribet,” tambah Bahlil.

Arahan tegas ini juga mencakup pembersihan praktik-praktik korupsi dan percaloan di lingkungan minerba. Bahlil menegaskan agar tidak ada oknum atau kelompok luar yang mengatasnamakan pejabat institusi untuk melakukan tindakan yang merugikan negara dan rakyat.

”Segera tertibkan oknum-oknum atau kumpian lain di luar institusi yang mengatasnamakan pejabat institusi. Itu arahan saya. Yang berikut adalah tanyakan kepada PKW, mana yang masih bekerja dan mana yang tidak. Supaya kita tahu dan di Minerba itu Bapak seorang komandannya. Jadi jangan ada komandan-komandan kecil. Jangan ada Dirjen-Dirjen Minerba Bayangan,” lanjut Bahlil.

Menteri ESDM juga menekankan loyalitas penuh dari seluruh pejabat di bawah Dirjen Minerba kepada Tri Winarno, dan mengingatkan agar tidak ada loyalitas ganda kepada pihak ketiga, terutama pengusaha.

Pesan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto turut disampaikan oleh Bahlil, dengan penekanan khusus pada menjaga hak-hak rakyat, terutama hak masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga: Bahlil: Tak Ada Pilihan, Orientasi Pembangunan Harus Berwawasan Lingkungan

“Jaga baik hak-hak baik rakyat. Hak-hak orang daerah. Kalau IUP-nya sudah punya orang daerah, jangan lagi datang ditempel oleh oknum-oknum perusahaan tertentu. Jangan ada monopoli, kehadiran pemerintah itu memberikan pemerataan,” ujar Bahlil, menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara.

Tugas berat ini dirasa sepadan dengan kontribusi sektor minerba pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp170 triliun. 

Untuk diketahui sebelum pelantikan ini posisi Dirjen Minerba kosong setelah ditinggalkan Ridwan Djamaluddin yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan bijih nikel IUP PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, pada 2021-2023.

Untuk mengisi posisi kekosongan ini saat itu Menteri ESDM Arifin Tasrif,  melantik Bambang Suswantono menjadi pelaksana tugas (Plt) Dirjen Minerba sejak 1 September 2023. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.