DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka senilai Rp 3.621,31 triliun. DPR RI sepakat mendukung program 'quick win' Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mulanya memerinci alokasi APBN 2025. DPR RI dikatakan mendukung program quick win presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang salah satunya terkait makan siang bergizi gratis.

"Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun. Banggar DPR dan pemerintah menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-program presiden terpilih Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran khususnya pada K/L dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih," kata Said dalam pengambilan keputusan tingkat II RUU APBN, paripurna ke-7 DPR RI periode 2024-2025, Kamis (19/9/2024).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said menjabarkan penambahan alokasi program makan siang bergizi gratis senilai Rp 71 Triliun. DPR RI juga menyetujui anggaran pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp 3,2 triliun.

"Satu, program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp 71 Triliun. Dua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp 3,2 T," ujar Said.

"Tiga, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas RS di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran Rp 1,8 T," tambahnya.

Adapun DPR RI juga menyetujui alokasi anggaran senilai Rp 20 triliun untuk merenovasi 22 ribu sekolah. Renovasi termasuk rumah kelas hingga tempat MCK (mandi, cuci, kakus).

"Lima, membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 Triliun. Enam, membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sewa baru 150 ribu hektar serta dukungan sarana pra sarana pendukung, dengan anggaran Rp 15 Triliun," ujar Said.

Ia menyebut Banggar DPR juga memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk mengelola anggaran kementerian atau lembaga. Said menyebut presiden memiliki kewenangan terkait menentukan jumlah kementerian berdasarkan konstitusi.

"Dalam rangka dukungan anggaran atas komposisi kabinet yang baru, Banggar bersama pemerintah saat ini sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L yang baru sebab hal itu kewenangan konstitusional Presiden dan Wapres terpilih untuk menyusun jumlah K/L dalam pemerintahannya," imbuhnya.

Dalam rapat paripurna ini pimpinan Lodewijk bertanya kepada anggota terkait RUU APBN 2025. Seluruh fraksi di DPR menyetujui anggaran tersebut.