Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk. Hal tersebut merupakan pukulan bagi upaya Amerika Serikat (AS) untuk kesepakatan normalisasi.

"Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina," kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9/2024).

"Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina," tambahnya.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.

Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.

Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.

"Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi," kata diplomat tinggi AS tersebut.

Amerika Serikat telah menyiapkan paket keamanan untuk ditawarkan kepada Arab Saudi jika negara itu menormalisasi hubungan dengan Israel, kata Blinken awal tahun ini, karena negara itu mencari insentif bagi Israel untuk mendukung negara Palestina.

Sebagai bagian dari kesepakatan apa pun, Riyadh diharapkan untuk bersikeras pada jalur menuju kenegaraan bagi Palestina serta jaminan keamanan bergaya aliansi dari Washington.

"Untuk melanjutkan normalisasi, diperlukan dua hal--ketenangan di Gaza dan jalur yang kredibel menuju negara Palestina," kata Blinken dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Riyadh.

Namun, pemerintahan sayap kanan Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menentang keras negara Palestina. Tingginya jumlah korban tewas warga sipil akibat perang Israel melawan Hamas di Gaza dan kerusakan besar yang terjadi di wilayah Palestina telah memberikan tekanan besar pada kerajaan itu untuk menahan diri dari pembukaan diplomatik besar apa pun.