JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan terus memberikan kritik yang membangun untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Said saat merepons isu PDI-P mulai memberikan sinyal untuk bergabung dengan barisan pemerintahan pada masa kepemimpinan Prabowo.

“Soal sikap kami, karena kami sudah membiasakan diri, baik zaman hari ini Bapak Presiden Jokowi, maupun Bapak Presiden Subianto nanti ketika dilantik tahun 2024, kami tetap akan melakukan kritik konstruktif. Karena itu adalah memang tempatnya di DPR,” ujar Said kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Baca juga: PDI-P Klaim Tak Akan Ngambek meski Tak Masuk Kabinet Prabowo

Menurut Said, belum ada pembahasan apapun di internal soal rencana bergabung ke barisan pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, ia menyebutkan bahwa seluruh jajaran partai siap mendukung pemerintahan Prabowo, apabila memiliki kesamaan visi untuk membangun bangsa dan negara.

Di sisi lain, Said juga menegaskan hal tersebut bukan berarti PDI-P bakal langsung bergabung atau bersikap lunak dengan pemerintahan Prabowo.

“Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan, merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua rakyat Indonesia. Kalau itu punya kesamaan, Insya Allah kami melihatnya bagi PDI-P, baik di dalam maupun di luar sama saja,” kata Said.

Baca juga: PDI-P Tegaskan Megawati Bakal Temui Prabowo Sebelum Pelantikan

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengisyaratkan bahwa PDI-P bakal bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin dengan PDI-P sangat baik, tetapi belum membuahkan hasil.

“Kita tunggu dari mereka lah, cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti,” kata Dradjad dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.

Dradjad lantas menyinggung perihal majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta yang diusung PDI-P sebagai sinyal PDI-P akan bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Menurut Dradjad, Pramono Anung tidak mungkin maju tanpa restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga tanpa komunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

“Sekarang gini saya tanya, gimana bisa Mas Pram (Pramono Anung) yang maju hayo? Itukan sebenarnya juga sudah sinyal bahwa komunikasinya bagus. Karena Mas Pram enggak mungkin maju tanpa restu dari Pak Jokowi dan juga tanpa komunikasi dengan Pak Prabowo,” katanya.

“Jadi, ya artinya ya sekat politik hampir enggak ada, komunikasi sudah sangat bagus tinggal ya bagaimana finalisasinya nanti kita lihat saja,” ujar Dradjad melanjutkan.