Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan hal itu bertujuan untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

Ia memaparkan,  Pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM.

"Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," kata Rachmat, dikutip Sabtu (14/9).

Untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, Pemerintah akan menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

Rachmat menekankan, golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM.

Terkait dengan kekhawatiran akan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah, Rachmat menyebut pemerintah tetap akan memperhatikan kebutuhan dari golongan tersebut.

"Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan lebih dari 1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7 persen populasi kendaraan," ujar Rachmat.