JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, pembentukan kabinet zaken oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak akan meminimalisir representasi partai politik.

"Menghadirkan zaken kabinet bukan berarti mengeliminir atau meminimalisir representasi partai. Karena sejatinya antara profesional dan partai tak saling trade off, malah share growth," ujar Kamhar saat dihubungi, Minggu (15/9/2024).

Kamhar mengatakan, kabinet zaken bisa dimaknai sebagai fungsi manajemen dan manajerial yang menempatkan orang yang tepat untuk suatu penugasan atau urusan.

Baca juga: Kabinet Prabowo: Gemuk atau Zaken?

Nantinya, figur yang diberikan amanah adalah orang yang memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak yang memadai relevan dengan penugasan yang diberikan, dan memahami persoalan dan tahu serta bisa menghadirkan jalan keluar.

Untuk itu, pihaknya menyambut positif rencana Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken atau diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing

"Ini sangat diperlukan untuk menjawab semakin kompleksnya problematika yang dihadapi bangsa ini ke depan," kata Kamhar.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak.

Muzani menyebutkan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing.

Baca juga: Prabowo Ingin Bentuk Kabinet Zaken, Politikus Golkar: Jangan Anggap Menteri dari Parpol Bukan Profesional

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Muzani menyebutkan, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap ahli di bidangnya.

Ia mengatakan, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," ujar Muzani.

Baca juga: Prabowo Mau Zaken Kabinet, PPP Bilang Kader Parpol Juga Profesional