Gerakan untuk mencoblos tiga paslon di Pilgub Jakarta belakangan ini semakin mencuat dan mendapatkan sorotan dari berbagi pihak. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, hingga Anggota Komisi II DPR F-PDIP Masinton Pasaribu memberikan pandangannya terkait gerakan ini.

Diketahui, munculnya gerakan ini juga ditanggapi oleh KPU DKI Jakarta. Kepala Divisi Teknis KPU DKI Dody Wijaya mulanya menjelaskan jika dalam perspektif tata kelola pemilu, untuk menentukan pemenang ialah berdasarkan suara sah. Dody mengatakan aksi golput tidak akan dihitung ke suara sah.

"Jadi kalau orang tidak hadir ke TPS suaranya juga tidak dihitung sebagai pemenang pemilu," kata Dody di kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dody lalu mencontohkan, jika dalam sebuah TPS terdapat 100 warga, di mana 50 warga di antaranya memilih golput dan 50 warga lagi hadir ke TPS. Kemudian, dari 50 warga yang hadir ke TPS itu, jumlah suara sah ialah sebanyak 30 suara, maka kemenangan akan ditentukan oleh 30 warga tersebut.

"Kalau (kemenangan) di Jakarta ditambah 50% plus satu dari total suara sah. Artinya gerakan golput atau gerakan coblos semua ini tidak punya makna dalam pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, memandang bahwa gerakan itu adalah upaya untuk melawan keputusan elite yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Gerakan coblos semua tak bisa dipandang hanya dari kacamata sah atau tidak sahnya pemilu, tapi harus dilihat sebagai sebuah gerakan yang melawan keputusan elite yang dianggap tidak aspiratif, tidak sesuai dengan apa yang menjadi preferensi warga terkait pemilihan kepala daerah," ujar Sahrin kepada wartawan, Jumat (13/8/2024).

"Tentunya hal ini harus dilihat dalam kacamata politik sebagai gerakan memperjuangkan aspirasi," tambahnya.

Simak berita di halaman selanjutnya