FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pansus hak angket haji kembali bertemu dengan perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) yang diwakili Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Jaja Jaelani.

Jaja mendapat sorotan tajam dari anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) hak angket haji DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Seperti diketahui, pertemuan yang berlangsung pada Senin (9/9/2024) tersebut membahas biaya haji khusus yang dinilai terlalu tinggi.

Pada kesempatan itu, Jaja menjelaskan bahwa biaya minimum untuk haji khusus adalah USD8.000, sementara batas atasnya tergantung kesepakatan antara jemaah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani dicecar oleh Saleh Partaonan Daulay,

Saleh menanggapi dengan pertanyaan kritis. "Jadi kalau nanti orangnya bayar Rp1 miliar lebih, boleh?," ujar Saleh dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Rabu (11/9/2024)

Sambil menunjukkan bukti pembayaran dari seorang rekannya, Saleh menyebutkan bahwa salah satu temannya membayar hingga USD71.700 atau setara dengan Rp1,147 miliar.

"Ini saya mau bacakan WA dari teman saya, anggota Komisi 8, dia bilang begini ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," tukasnya.

"Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar US Dollar 71.700 pak. Kalau saya hitung, ini serius ini, ada buktinya kok. Ini satu nama, satu rekening. Kalau saya kalikan Rp16 ribu Pak Jaja, itu Rp1,147 miliar," tambahnya.

Ia mempertanyakan keadilan dalam hal ini serta peran Kementerian Agama dalam mengawasi harga yang sangat tinggi tersebut.

"Ini adil gak sih, ini yang saya katakan tadi di mana peran kementerian agama di sini," cetusnya.

Menurut Saleh, angka US Dollar 71,700 per kepala sangat mahal. Ia pun tidak bisa membayangkan betapa mahalnya jika seseorang ingin masuk surga.

"Ini banyak loh US Dollar 71,700 perorang. Ini orang mau masuk surga pun harus bayar. Ini sekarang kita gak tahu pelayanannya, bentuk barangnya kayak apa," Saleh menuturkan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Jaja beralasan bahwa besaran biaya bisa dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan, seperti kamar suite yang mewah.

"Lah kalau misal kamarnya suite yah mungkin wajar kamarnya suit di tauhid misal begitu," jawab Jaja.

Namun, Saleh tetap mempertanyakan transparansi dan keadilan biaya haji khusus, yang dianggap tidak masuk akal bagi sebagian besar masyarakat.

(Muhsin/fajar)