Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti nasib masyarakat kelas menengah yang tengah berada dalam ancaman ketidakstabilan ekonomi sampai dengan kebijakan kontroversial yang akan dihadirkan di Indonesia. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, menyampaikan kekhawatirannya akan potensi masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat sejumlah kebijakan ekonomi yang diberlakukan pemerintah baik kini maupun nanti.

Baca Juga: Kelas Menengah Terguncang, Prabowo Harus Siap Kerja Spartan

“Ini semua nyasar mengenai kelas menengah. Dan kalau kita lihat data BPS, jumlah kelas menengah kita tahun 2019, 57 juta, per hari ini kurang lebih 47 juta. Ada penurunan 10 juta orang terancam menjadi orang miskin,” ujar Amin, dilansir Jumat (13/09/2024).

Amin menyoroti lima kebijakan pemerintah yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap kelas menengah, dengan salah satu kebijakan utama adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Amin juga menyinggung rencana pembatasan bahan bakar bersubsidi yang akan berlaku mulai 1 Oktober 2024, serta kebijakan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menurutnya turut memberikan beban tambahan bagi masyarakat kelas menengah.

Selain itu, Amin menyoroti program pensiunan tambahan serta asuransi tambahan untuk kendaraan bermotor yang akan diterapkan mulai Januari 2025 sebagai faktor yang semakin menekan daya beli kelas menengah.

Menurutnya, kebijakan pemerintah cenderung berfokus pada kelompok masyarakat terbawah dan ekonomi teratas, tanpa memberikan perhatian yang memadai kepada kelompok kelas menengah.

Baca Juga: UOB Indonesia Pede Kinerja Kartu Kredit Tetap Solid di Tengah Turunnya Kelas Menengah

Ia berharap pemerintah, khususnya melalui peran Menteri Investasi dan Kepala BKPM, dapat meninjau kebijakan yang lebih berpihak kepada kelas menengah agar mereka tidak semakin terpuruk dalam kondisi ekonomi yang semakin menantang.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.