FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti pengajuan anggaran Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai lebih dari Rp10 triliun, mencetak rekor sebagai mitra Komisi II DPR.

"Otoritas IKN mencetak rekor sebagai mitra Komisi II yang mengajukan anggaran di atas Rp10 triliun," ujar Mardani dalam keterangannya di aplikasi X @MardaniAliSera (10/9/2024).

Mardani kemudian menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas dan sustainabilitas anggaran tersebut.

"Usulan besar ini perlu dijaga akuntabilitas dan sustainabilitasnya," sebutnya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Otoritas IKN, Mardani menyampaikan bahwa konsep "city in the forest" harus benar-benar terlaksana.

"Di RDP kemarin, saya menyampaikan konsep city in the forest harus betul-betul terlaksana," Mardani menuturkan.

Ia menegaskan keasrian alam, keaslian kondisi ekologi, dan keberadaan masyarakat adat harus dijaga untuk mewujudkan harmoni antara modernitas dan tradisionalitas.

"Mulai dari keasriannya, keaslian baik kondisi alam hingga masyarakat adat wajib dijaga agar kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas," imbuhnya.

Mardani juga menambahkan bahwa menjaga ekologi dan topografi penting agar IKN sebagai "city on the hill" bisa menjadi rujukan bagi banyak pihak di masa mendatang.

"Ekologi dan topografi juga perlu dijaga sehingga IKN city on the hill bisa menjadi rujukan dari banyak pihak," kuncinya.

Diketahui sebelumnya, Plt Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara, Raja Juli Antoni, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun untuk tahun 2025.

Hal itu diajukan Raja Juli saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR dan. Tambahan ini sebelumnya sudah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 2 September 2024.

Raja Juli menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran ini, yakni Rp 26,7 triliun, akan digunakan untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana.

Selain itu, Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan memerlukan Rp 788,5 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp 106,1 miliar, dan Kedeputian Bidang Sosial Budaya serta Pemberdayaan Masyarakat Rp 62,5 miliar.

Usulan revisi anggaran ini telah diajukan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(Muhsin/fajar)