JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan proyek ambisius sekaligus bakal menjadi legacy dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Oleh karena itu, jelang mengakhiri dua periode pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, Jokowi pun memutuskan untuk berkantor di IKN Nusantara. Tepatnya, mulai 10-19 Oktober 2024.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, keputusan Jokowi tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk penegasan bahwa IKN adalah salah satu legacy politik Jokowi.

“Jokowi itu ingin tetap menegaskan bahwa IKN itu adalah salah satu legacy politiknya yang terbaik sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang tidak hanya Jawa sentris,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Baca juga: Agenda di IKN Pekan Ini, Rapat Paripurna dan Groundbreaking ke-8

Atas dasar itu, menurut Adi, Jokowi memilih berkantor dari IKN jelang purnatugas meskipun ibu kota baru tersebut belum 100 persen siap atau masih dalam tahap pembangunan.

Selain itu, Adi menilai bahwa langkah Jokowi tersebut adalah upaya mengingatkan bahwa pembangunan IKN harus terus dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya.

“Artinya bagi Jokowi, IKN ini sudah jadi, undang-undangnya sudah ada. Apa pun judulnya IKN itu penting dan wajib dilanjutkan oleh pemerintah setelahnya yaitu Prabowo dan Gibran. Kan itu pesan politiknya. Itu enggak bisa dibantah,” ujarnya.

“Jokowi ingin kasih pesan bahwa IKN itu proyek yang serius untuk membangun Indonesia dari luar Jawa supaya pembangunan itu tidak Jawa sentris,” kata Adi melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Ngantor di IKN, TNI-Polri Siagakan 1.763 Personel Keamanan

Di sisi lain, Adi menyebut bahwa upaya mengingatkan agar melanjutkan pembangunan itu hadir lantaran rasa kekhawatiran IKN tidak dilanjutkan. Sebab, kelihatannya investor asing tidak kunjung berinvestasi di IKN.

Ditambah lagi, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya dipindahkan juga sepertinya belum siap. Lalu, belum ada komunitas tertentu yang siap tinggal di Nusantara.

“Itukan menjadi problem yang cukup serius ya, khawatir Jokowi setelah tidak jadi presiden, IKN ini justru tidak dilanjutkan dan tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Makanya, Jokowi tidak mau IKN itu dianggap sebagai proyek gagal,” ujar Adi.

Sebagaimana diberitakan, rencana Jokowi berkantor dari Nusantara diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono pada 7 September 2024.

Baca juga: Jokowi Berkantor di IKN, Istana: Pemerintahan Tak Akan Terganggu

Terbaru, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, keputusan itu wajar diambil Presiden sebelum berganti kekuasaan. Istana Garuda sebagai tempat Presiden Jokowi bekerja pun sejauh ini sudah bisa digunakan.

"Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut. Bagaimanapun ini legacy-nya beliau," kata Hasan pada 9 September 2024.

Menurut dia, Presiden tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke luar kota meskipun berkantor dari Nusantara.