Jubir Kemenag Bantah Gus Yaqut Dua Kali Mangkir dari Panggilan Pansus Haji: Belum Ada Panggilan
Fajar.co.id Jenis Media: Nasional
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) RI, Sunanto, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR, Marwan Ja’far, yang menyebut Menteri Agama telah dipanggil dua kali oleh Pansus Haji namun tidak hadir. Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu memastikan bahwa hingga saat ini belum ada surat panggilan resmi untuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Saya yakin Pak Marwan sebagai anggota DPR pasti bicara berdasarkan data. Tapi kami penasaran, informasi pemanggilan dua kali itu dari mana? Karena sejauh ini belum ada panggilan kepada Menteri Agama," ujar Cak Nanto dilansir dari Antara, Rabu (11/9/2024).
Menurutnya, Menag Yaqut saat ini tengah disibukkan dengan berbagai agenda penting terkait tugas dan fungsi Kemenag. Salah satu acara yang baru saja dihadiri Menag adalah Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-30 di Kalimantan Timur, yang disiarkan secara nasional. Cak Nanto juga menegaskan bahwa segala aktivitas Menag dapat dilihat secara terbuka, termasuk kehadirannya di acara-acara resmi.
Senada dengan pernyataan Juru Bicara Kemenag, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga mengaku hingga saat ini belum menerima surat panggilan resmi dari Pansus Haji DPR. Namun, ia menegaskan bahwa apabila surat undangan resmi diterima, ia akan menyesuaikan jadwal dan menghadiri panggilan tersebut.
"Belum ada surat panggilan apapun. Tetapi, kalau ada nanti, tentu saya akan lihat dulu dan sesuaikan dengan jadwal. Toh dalam mekanisme Pansus, penjadwalan ulang itu memungkinkan," jelas Menag Yaqut.
Di sisi lain, Menag juga menyoroti tugas-tugas besar yang sedang dihadapi Kemenag, seperti sertifikasi halal yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas serta berbagai program pendidikan yang memerlukan perhatian lebih.
Kemenag berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar terkait ketidakhadiran Menag dalam sidang bersama Pansus Haji. Mereka pun menegaskan bahwa komunikasi dengan DPR tetap berjalan baik dan terbuka.
Sentimen: positif (92.8%)