JABAR EKSPRES, Bandung – Guna memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan, serta mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan tingkat Provinsi Jawa Barat di Harris Hotel, Kota Bandung, Rabu 11 September 2024.

Selain itu, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa, akan dilaksanakan secara tatap muka (onsite) dalam empat gelombang, masing-masing melibatkan 8-9 provinsi.

Mewakili Perpustakaan Nasional, Pustakawan Ahli Madya, Dr. Ir. Ahmad Hadadi dalam sambutannya, pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia.

“Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan,” kata Ahmad Hadadi.

BACA JUGA: BI Tasikmalaya Gelar FES x CBP FUNTASTIC, Dongkrak Literasi Ekonomi Syariah

“Selain itu, pertemuan ini mampu mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ahmad Hadadi menjelaskan, pertemuan Pemangku Kepentingan tingkat Provinsi ini merupakan salah satu implementasi dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Selain itu, sebagai upaya menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, kata dia, program ini dinilai efektif dengan skor 4.09 (skala 1-5), dengan komponen pengukuran pada Ketepatan Sasaran, Sosialisasi & Pemahaman program, Pencapaian Tujuan, Dan Pemantauan Program, serta menunjukkan rasio sebesar 2,3 yang mencerminkan kebermanfaatan program terhadap biaya yang dikeluarkan.

“Program TPBIS menjadi praktik baik yang dapat diterima dan menjadi inspirasi bagi dunia internasional,” jelas Ahmad Hadadi.

Diketahui, kegiatan ini difasilitasi oleh dua orang PIC/ Fasda/ PA Provinsi bersama dengan Konsultan Pendamping Provinsi, yang akan memandu sesi-sesi Pertemuan Pemangku Kepentingan.