Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, kotak kosong tersebut menandakan dua fenomena. 

“Semakin banyaknya kotak kosong dalam Pilkada, bisa menandai dua fenomena. Pertama, parpol gagal lakukan kaderisasi, sehingga tidak miliki tokoh yang layak untuk diusung, baik dari sisi elektabilitas maupun kapasitas,” papar Dedi kepada RMOL, Senin (9/9). 

Fenomena kedua, lanjut Dedi, terjadinya pengondisian oleh elite politik dalam Pilkada Serentak 2024. Upaya mobilisasi dukungan tersebut merupakan irisan dari peta politik Pilpres 2024 lalu. 

“Ada kemungkinan pengkondisian, sehingga parpol bisa saja tidak miliki keberanian atau kekuatan untuk menolak pengkondisian itu, utamanya dalam waktu terbaru ini adanya konstelasi Pilpres, sehingga koalisi yang dominan masih dijaga hingga Pilkada,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik mengungkapkan, awalnya calon tunggal ada di 43 daerah yang menggelar Pilkada, terdiri dari 1 provinsi dan 42 kabupaten/kota. 

Setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, ada 2 daerah yang memiliki 2 pasangan calon (paslon). Kini, tersisa 41 daerah yang memiliki calon tunggal dan akan melawan kotak kosong.

“Yang awalnya pada tanggal 27-29 Agustus 2024 hanya satu pasangan calon, kini sudah dua pasangan calon yaitu di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Idham, pada Kamis (5/9).