FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah memberlakukan subsidi KRL Commuter Line berbasis nomor induk kependudukan (NIK) panen kritik.

Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu salah satunya. Ia menilai kebijakan itu aneh.

“Ini kebijakan sangat aneh,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/9/2024).

Menurut Didu, wacana itu tidak tepat. Karena subsidi transportasi dan barang konsumsi berbeda.

“Subsidi untuk transportasi itu berbeda dengan subsidi barang komsumsi seperti beras, BBM, gas, listrik dll yang ditujukan ke orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, subsidi teansportasi disebut Publik Service Obligation atau PSO. Diperuntukkan untuj siapapun.

“Subsidi sarana transportasi namanya PSO (Publik Service Obligation) siapapun boleh naik karena yang disubsidi adalah sarana transportasinya,” jelasnya.

Adapun wacana itu tertuang dalam nota keuangan negara tahun 2025.

“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
(Arya/Fajar)