Abadikini.com, JAKARTA – Pada Jumat (06/09), Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan Forum Komunikasi dan Kemitraan Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Dana Kompensasi Bagi Warga Eks Timor Timur di Dobble Tree Hotel Bintaro. Acara ini dihadiri oleh Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH, MH, MM, yang juga menjadi salah satu narasumber. Beliau didampingi oleh Kepala Bidang Keasdepan Bela Negara dan Analis Kebijakan Ahli Pertama Keasdepan Kewaspadaan Nasional.

Forum tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, yang menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L) dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran dana kompensasi bagi warga eks Timor Timur.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara K/L terkait dalam menyelesaikan permasalahan kompensasi bagi warga eks Timor Timur. Penyelesaian masalah ini sangat penting untuk menjaga citra pimpinan negara, dan forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang efektif,” ujar Deputi.

Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa penyelesaian masalah warga negara Indonesia (WNI) eks Timor Timur adalah bagian dari pelaksanaan TAP MPR Nomor V/MPR/1999. Meski pemerintah telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan, masih ada beberapa kebijakan yang belum tuntas diimplementasikan.

“Pemerintah telah berusaha keras menyelesaikan masalah WNI eks Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi, namun masih ada kebijakan yang belum dilaksanakan secara optimal,” ujar Dr. Guslin.

Beliau juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, termasuk penekanan pada pendekatan pembangunan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan program kemandirian.

“Rekomendasi yang diusulkan meliputi pendekatan kesejahteraan komunal sebagai alternatif pemberian bantuan langsung tunai. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi serta penyelesaian masalah kepemilikan tanah dan bangunan,” tambah Dr. Guslin.

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan konsensus antara kementerian dan lembaga terkait, guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah pembayaran kompensasi bagi warga eks Timor Timur.