Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat beberapa waktu belakangan, khususnya di bidang garmen, tekstil hingga jasa. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah untuk segera bergerak cepat mengatasi masalah tersebut

"Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah," kata Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Netty lalu menyoroti secara khusus salah satu bidang yang marak terjadinya PHK yakni tekstil dan garmen. Dia menyebut itu disebabkan oleh tidak kuatnya daya saing industri di bidang tersebut dengan barang impor China.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri adalah tidak kuat bersaing dengan barang impor China. Impor barang dari China harus diawasi dan diperketat," ucapnya.

Sebagai informasi, industri tekstil, garmen dan alas kaki merupakan sektor yang paling banyak melakukan PHK. Selain alasan tidak kuat bersaing dengan produk impor China, juga karena kurangnya permintaan yang menyebabkan merosotnya produksi dalam tiga tahun terakhir.

Untuk itu, Netty menilai Pemerintah harus melakukan pembenahan regulasi mengingat produsen dari China bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah lantaran adanya subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah negara mereka. "Artinya ada regulasi yang menguntungkan (dari pemerintah China). Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Kita harus cek bagaimana regulasi di Indonesia," imbuh Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini.

Lebih lanjut, Netty meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal. "Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya," lanjut Netty.

Netty kemudian menyinggung pembiaran terhadap masalah badai PHK juga akan berdampak pada masa depan bangsa karena tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong dan mendukung perusahaan agar dapat menjalankan usahanya lebih sehat.

"Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," tukasnya.

"Program job fair memang menarik antusias masyarakat, tapi tidak menyelesaikan masalah industri yang tumbang dan gulung tikar. Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan," sambung Netty.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menjelaskan PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah.

Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, lalu posisi ketiga Provinsi Banten. Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe.

"Jateng sektor tadi bu menteri bilang, manufaktur, tekstil garmen alas kaki. Kalau di DKI kebanyakan jasa. restoran, kafe, itu jasa banyak. Banten industri. DKI (PHK) 7.400 lebih," pungkasnya.