"Yang paling diatensi sebenarnya adalah kehati-hatian kita agar tidak terjadi konflik dan juga politik identitas agar tidak muncul kembali," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Afifuddin bersama jajaran anggota KPU menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan perkembangan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan tersebut, Afifuddin mengemukakan bahwa Presiden mendukung penuh konsistensi KPU untuk melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selain itu, lanjut dia, Presiden juga meminta KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif lagi.

Ia mengatakan bahwa Presiden juga meminta KPU untuk memastikan hak warga terpenuhi dalam pilkada nanti.

"Artinya pendaftaran pemilih, kemudian sosialisasi itu juga bisa dimaksimalkan dan yang paling penting menghindari terjadinya konflik, konflik sosial ataupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh Pilkada 2024," ucap Afifuddin.

Hal-hal tersebut, kata dia, yang diberi catatan khusus oleh Presiden dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Pada kesempatan itu, KPU RI juga menyampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang tersisa 83 hari lagi.

KPU mengatakan bahwa tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2024 yang sudah berjalan, termasuk perkembangan dari persiapan-persiapan tahapan terdekat, dan perkembangan laporan atau perkembangan pencalonan yang ada di daerah-daerah.

"Selanjutnya nanti akan kami siapkan semua persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jadi, KPU RI hari ini menyampaikan perkembangan Pemilu 2024 sekaligus perkembangan persiapan Pilkada Serentak 2024," ujar Afifuddin.

. KPU laporkan perkembangan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada Presiden
. Legitimasi bupati definitif lebih kuat ketimbang penjabat bupati

Pewarta: Benardy Ferdiansyah, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024