Apalagi dalam kunjungannya ini, Prabowo turut menggandeng tokoh Papua yang juga aktivis hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai, serta Wakil Ketua Harian DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, Sugiono.

"Keikutsertaan Bung Natalius Pigai dalam kunjungan Prabowo ke Australia dan Papua Nugini secara simbolis dan substansi memperlihatkan komitmen kuat pemerintahan baru nanti benar-benar menciptakan perdamaian dan pembangunan di Papua," kata pengamat politik luar negeri DR Teguh Santosa, Rabu (4/9).

Teguh telah melihat reputasi Pigai sebagai anggota Komnas HAM RI periode 2012-2017 dan pejuang HAM telah diakui dunia.

Pigai mampu menempatkan isu HAM universal di tengah berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk memacu progres pembangunan di Papua. Di saat yang sama, Pigai juga turut serta menjaga situasi tetap kondusif.

Teguh berharap, kepemimpinan Prabowo ke depan bisa meyakinkan pihak-pihak yang selama ini meragukan dan mempertanyakan komitmen Indonesia pada kesejahteraan Papua.

"Saya rasa Presiden Prabowo perlu memberikan peran yang lebih signifikan untuk Bung Natalius dan Mas Sugiono dalam pemerintahan baru," ujar alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) dan Unpad Bandung itu.

Sampai sejauh ini, negara Pasifik yang tergabung dalam organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) masih sering menggunakan isu Papua di berbagai forum internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 di Vanuatu dan pada tahun 2007 menjadi organisasi sub-regional.

Selain Vanuatu, anggota MSG lainnya adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fron Pembebasan Nasional Sosialis Kanak di Kaledonia Baru. Dengan populasi Melanesia sekitar 13 juta orang Indonesia pada 2011 berpartisipasi sebagai Observer MSG dan sejak 2015 menjadi Associate Member (AM) organisasi yang dipimpin diplomat senior Papua Nugini Leonard Luoma itu.

Pada pertemuan MSG di Vanuatu bulan Agustus tahun lalu, Indonesia walk out karena panitia mengundang tokoh separatis Papua, Benny Wenda, berbicara di forum itu.

"Dunia internasional, khususnya kawasan Pasifik perlu melihat dengan jernih persoalan di Papua. Prinsip peaceful coexistence yang dihasilkan KAA di Bandung tahun 1950 silam semestinya membuat masyarakat dunia, khususnya belahan Selatan lebih kompak dan saling menguatkan," tutup mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu.

Dalam lawatan tersebut, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Canberra pada 20 Agustus. Prabowo juga bertemu Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape di Port Moresby.