FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaesang setelah isu gratifikasi menyeruak.

Dugaan gratifikasi yang kini putra bungsu Jokowi itu turut ditanggapi mantan Menkopolhukam, Mahfud MD.

Dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak cepat.

Dia mengimbau KPK untuk segera memanggil dan memeriksa ketua umum PSI itu.

Mahfud turut menyingung dugaan keterlibatan Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam polemik ini.

"Kalau KPK mau, itu bisa diusut, ada kaitan enggak dengan jabatan saudaranya atau bapaknya," ujar Mahfud dalam kanal YouTube-nya dikutip Selasa (3/9/2024).

"Mungkin dia (perusahaan jet pribadi) dapat sesuatu dari kakaknya (Gibran), mungkin dapat sesuatu dari presiden. Itu kan gratifikasi," katanya.

Ia beranggapan, KPK seharusnya tetap berupaya memanggil Kaesang untuk mengusut dugaan gratifikasi tersebut.

"Seharusnya memanggil dong, lalu aneh sih, yang saya baca enggak tahu di mana Kaesang sekarang, mau dipanggil enggak ada orangnya, enggak diketahui masih di luar negeri atau sudah pulang," ucapnya.

"Mungkin dia (perusahaan jet pribadi) dapat sesuatu dari kakaknya (Gibran), mungkin dapat sesuatu dari presiden. Itu kan gratifikasi," katanya.

Dia lantas mempertanyakan keberadaan Kaesang yang tidak diketahui setelah isu gratifikasi ini menyeruak.

Ia beranggapan, KPK seharusnya tetap berupaya memanggil Kaesang untuk mengusut dugaan gratifikasi tersebut.

"Seharusnya memanggil dong, lalu aneh sih, yang saya baca enggak tahu di mana Kaesang sekarang, mau dipanggil enggak ada orangnya, enggak diketahui masih di luar negeri atau sudah pulang," ujarnya, heran.

KPK hingga kini masih gamang mengungkap dugaan gratifikasi yang menjerat keluarga Jokowi.

Menurutnya, hanya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang berani buka suara soal dugaan kasus ini.

"Tapi bisa saja nanti ditemukan. Saya lihat KPK masih gamang juga ya. Yang bicara tinggal Pak Alex, yang lain sembunyi semua," jelas Mahfud.

"Pak Alex itu agak terus terang, terbuka. Sedangkan juru bicaranya melipir-melipir begitu, kami enggak berhak memeriksa lah, enggak bisa apa lah."

"Kan boleh KPK itu memanggil," tandasnya. (bs-sam/fajar)