Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober 2024, isu energi diperkirakan akan terus menjadi tantangan utama bagi pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Salah satu masalah krusial adalah tingginya biaya impor LPG yang dikonsumsi oleh jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia. 

Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa subsidi gas sejak 2019 hingga kini telah mencapai Rp 460 triliun. 

Dari jumlah tersebut, nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp 288 triliun, sedangkan total subsidi gas dalam periode yang sama adalah Rp 373 triliun, yang berarti 77% subsidi LPG digunakan untuk impor.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa beban subsidi energi, khususnya LPG, akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah baru. 

Baca Juga: BBM dan LPG Disoroti, Berikut Data Lengkap Angaran Subsidi Energi Tahun 2025

"Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting, terutama untuk mencapai target penurunan emisi gas buang dan mengurangi subsidi yang relatif besar," ujar Yusuf. 

Ia menambahkan bahwa gas bumi, yang cadangannya masih besar di Indonesia, dapat memainkan peran strategis dalam pemenuhan energi nasional dan sebagai transisi menuju net zero emission pada 2060.

Yusuf juga menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) dan mendorong penggunaan gas oleh perusahaan BUMN seperti PLN untuk pembangkit energi. 

"Optimalisasi gas bumi dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkecil subsidi. Selain itu, ini akan membantu dalam memperbaiki kualitas lingkungan," tambahnya.

Baca Juga: Tekan Impor LPG, Subsidi Jaringan Gas untuk Rumah Tangga Mulai Dikaji

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad, menambahkan bahwa pemanfaatan Jargas yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi impor LPG dan subsidi. "Kami berharap ekspansi Jargas bisa lebih dimaksimalkan, sejalan dengan peta jalan pemerintah dalam transisi energi bersih," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyebut bahwa optimalisasi gas bumi merupakan solusi yang tidak terhindarkan untuk mengatasi beban subsidi LPG. 

"Peningkatan konsumsi LPG yang signifikan dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kebutuhan mendesak untuk konversi ke gas bumi, yang secara fiskal lebih menguntungkan," ungkap Komaidi.

Dengan pengeluaran subsidi LPG mencapai 44,55% dari total subsidi energi dalam APBN 2024, mengurangi ketergantungan pada LPG melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi fiskal negara dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.