Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggalakkan birokrasi bersih dan bebas korupsi ke seluruh satuan kerja di bawah kementeriannya. Dia meminta seluruh satuan kerja di bawah ATR/BPN mencapai predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB).

Dia mengatakan hal itu merupakan langkah awal Kementerian ATR/BPN menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). AHY mengatakan dirinya ingin menyukseskan program reforma agraria demi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Dia mengatakan ada 46 Satker yang telah meraih predikat WTAB yang merupakan sebuah predikat internal di Kementerian ATR/BPN.

AHY berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi satker lain untuk memperbaiki integritas dalam administrasi. Dia menegaskan jajaran ATR/BPN harus mendapat predikat WBK dan WBBM.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya berharap tidak hanya 46 satuan kerja ini saja, tapi juga 512 satuan kerja di seluruh Indonesia, termasuk 33 Kantor Wilayah (Kanwil) dan 479 Kantor Pertanahan (Kantah) pada akhirnya memiliki predikat yang sama, bahkan ini tentunya menuju pada predikat WBK dan WBBM," kata AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

AHY mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Terutama, katanya, dalam menentukan indikator penilaian yang ketat untuk predikat WTAB. Dia mengucapkan terima kasih kepada Deputi MenPAN-RB atas dukungan yang diberikan dalam proses ini.

"Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga ini bisa menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, profesional, dan melayani," ujar AHY.

Menurut AHY, keberhasilan mencapai target memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam memberikan panduan dan kebijakan yang tepat, serta evaluasi dan apresiasi yang terus-menerus dilakukan.

"Saya rasa kita punya tujuan dan target yang sama. Tugas leadership adalah untuk memberikan guidance dan policy, dan jika dieksekusi dengan baik, setelah itu kita lakukan evaluasi dan juga apresiasi untuk terus bisa menggerakkan organisasi ke depan lebih baik lagi," katanya.