JAKARTA, KOMPAS.com - Sindiran halus dilontarkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pembukaan Kongres III Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024) malam.

Hadir dalam kongres tersebut, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang juga kader Nasdem Siti Nurbaya Bakar.

Dalam pidatonya, Paloh mengaku belajar banyak dari kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Menurut dia, Jokowi menunjukkan hubungan yang setara, satu kesepahaman antara pemerintah dengan Partai Nasdem selama 10 tahun terakhir.

Baca juga: Surya Paloh: Permasalahan Bangsa Tak Selesai Hanya dengan Tambah Undang-undang

Pada masa-masa itu, setiap orang bisa bebas bergerak dan berbicara, mengeluarkan pendapat sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat.

Tak heran, ada masanya terkadang ia harus melewati fase tersenyum, di sisi lain melewati fase terhenyak.

Ada banyak kesamaan maupun perbedaan pendapat yang mewarnai langkahnya selama 10 tahun terakhir ini.

"Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini, kadang-kadang bisa tersenyum lebar, kadang-kadang kita harus termagu-magu, kadang-kadang kita harus bisa terhenyak duduk sedikit, memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini?" kata Surya Paloh, Minggu.

Paloh menyampaikan, dari Jokowi ia belajar hidup bukan hanya sekedar niat baik.

Niat baik harus sewajarnya dan semestinya, tapi juga harus ada strategi yang diatur.

Baca juga: Surya Paloh: Dari Jokowi Kita Belajar, Hidup Bukan Hanya Bermodal Niat Baik

Paloh lantas menyinggung apa yang terjadi jika niat baik tidak diikuti strategi yang tepat. Dia menyebut, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengetahui jawaban yang dia maksud.

"Begitu niat baik saja, strategi tidak tepat, aaah, Bung Bahlil itu bisa menjawabnya sebagai adik saya," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Paloh juga menyinggung sejumlah pihak yang berakhir menyiasati peraturan undang-undang (UU) demi kepentingan tertentu.

Padahal, menurut dia, tidak mungkin mengatasi permasalahan dengan membuat tambahan aturan.

Menyiasati UU ini pun akhirnya menjadi salah satu permasalahan yang dialami Indonesia saat ini.