FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Profesor Sulfikar Amir, Profesor asal Indonesia yang saat ini mengajar di Singapura, memberikan pandangan menarik terkait dinamika politik di tanah air, khususnya dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Komentar ini muncul setelah Partai Gerindra mengumumkan kebijakan yang memberikan kebebasan kepada partai-partai anggota KIM Plus untuk mengusung calon kepala daerah yang berbeda dalam Pilkada mendatang.

"Sepertinya ridwan kamil balik ke Jawa Barat nih," kata Prof Sulfikar dalam keterangannya di aplikasi X @sociotalker (25/8/2024).

Ridwan Kamil sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan dikenal memiliki basis dukungan yang kuat di provinsi tersebut.

Dengan adanya kebijakan baru dari Gerindra yang memungkinkan partai-partai anggota KIM Plus mengusung calon yang berbeda, peluang Ridwan Kamil untuk kembali ke Jawa Barat dinilai semakin besar.

Kebijakan Gerindra ini dianggap sebagai langkah strategis yang dapat memengaruhi peta politik di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak mewajibkan partai-partai anggota untuk selalu mendukung calon kepala daerah (cakada) yang diusung oleh Gerindra.

Muzani menegaskan bahwa Gerindra menghormati kedaulatan partai-partai lain dalam koalisi untuk mengajukan calon mereka masing-masing dalam Pilkada serempak tahun ini.

Ia juga menambahkan bahwa Gerindra mengakui adanya pandangan berbeda di antara partai-partai dalam koalisi, dan pihaknya menghormati perbedaan tersebut.

Muzani menekankan bahwa perbedaan sikap dan pilihan politik dalam mengusung calon kepala daerah di antara partai-partai anggota KIM adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindarkan.

Gerindra, menurut Muzani, berharap agar baik perbedaan maupun kesamaan dalam pilihan politik di KIM dapat menjawab harapan masyarakat.

KIM yang diketahui sebagai koalisi besar terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, dan partai-partai non-parlemen lainnya, semakin besar setelah bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), membentuk KIM Plus.

(Muhsin/fajar)