Jakarta, tvOnenews.com - Efek mengerikan demo 'Darurat Indonesia' buat bos-bos hotel geram. Bahkan, membuat pelaku usaha tersebut angkat bicara, pada Kamis (22/8/2024).

Suara-suara kekesalan tersebut disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani kepada awak media.

Kata dia, aksi demo Peringatan Darurat Indonesia yang terjadi hari ini merupakan efek dari intervensi-intervensi akibat kepentingan politik. 

Bahkan, kata dia, kondisi ini bisa memicu efek yang lebih besar jika tak ditangani secara baik dan netral.

Selain itu, dia menyebutkan, pengusaha tidak mempermasalahkan aksi demo yang terjadi. Namun, penyebab hingga pecahnya aksi demo yang kemudian menimbulkan efek-efek lanjutan. 

"Kalau kita lihat rangkaian utuh, mulai dari drama Pilpres, lalu ini drama Pilkada. Kita kan semua sudah lihat drama Pilpres kaya apa kan. Ada intervensi-intervensi di Mahkamah Konstitusi (MK), di KPU. Gitu kan kemarin. Kelihatannya ini mau diulang lagi nih di Pilkada. Sampai akhirnya mulai ada gelombang protes. Kita lihat ini gelombang protes ini sudah mengarah ke people power nih. Bahaya," ujarnya seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (23/8/2024). 

"Sebetulnya, kalau ini proses demokrasi ini dijaga dengan aturan main yang benar, yang betul-betul netral, kalau skenario-skenario kaya di Pilpres terjadi, nanti kepastian hukumnya yang akan bermasalah. Itu yang kita khawatir. Orang-orang akan mikir, 'Oh, ternyata bisa ya Undang-Undang diakalin', 'Oh ternyata bisa ya institusi KPU bisa dimainkan' gitu kan? 'Nah, berarti yang lain bisa dimainkan dong', itu yang kita khawatirkan. Ini akan jadi contoh buruk bagi institusi lain," lanjutnya.

Jika kekhawatiran itu terjadi, dia menyebutkan, akan memicu masalah kepastian hukum. 

"Hal ini lah yang jadi ketakutan terbesar pengusaha. Bukan terpaku pada masalah demo yang terjadi, namun efek di balik pemicu demo itu sendiri," bebernya.

"Kalau itu terjadi, runyam nanti masalah kepastian hukumnya. Itu sebetulnya fenomena yang dikhawatirkan. Proses demokrasi, proses konstitusi diakal-akalin, berarti proses hukum semua bisa dibengkok-bengkokin dong. Itu yang bahaya sebetulnya. Dan itu impact-nya bahaya," ucapnya.

"Bukan semata menjaga demokrasi. Tapi kalau aturan bisa dibengkok-bengkokin , itu yang bahaya. Akibatnya rakyat tidak akan percaya dengan sistem hukum yang ada. Bukan hanya investor lokal, tapi juga asing. Semua. Semua akan jadi malas. Kalau aturan bisa dibelok-belokin tergantung siapa yang berkuasa, orang akan takut," sambungnya.

Akibatnya, kata Hariyadi, semua upaya untuk membangun ekonomi Indonesia akan sia-sia. 

"Intinya, kita bicara ekonomi, kita bicara kepastian hukum. Dunia usaha kan ada rambu-rambunya. Kalau misalnya ini jadi referensi orang-orang tertentu yang nggak bertanggung jawab, demi kepentingan pribadinya atau kelompoknya, akhirnya masyarakat dan pelaku utama yang jadi korban," pungkas Hariyadi. (aag)