Seorang pria mengangkat tangannya yang bertuliskan `TOLONG`, saat keluarga tawanan Israel di Gaza sejak 7 Oktober berbaris dari Tel Aviv ke Yerusalem untuk mencoba menekan pemerintah Israel agar membuat kesepakatan pembebasan orang-orang yang mereka cintai, pada 10 Juli 2024. (FOTO: REUTERS)

JAKARTA - Delegasi dari kelompok Palestina Hamas telah mendarat di Kairo pada Sabtu malam (24/8/2024) untuk "mendengarkan hasil negosiasi sejauh ini" antara mediator – Mesir, Qatar dan Amerika Serikat – dan Israel.

Para pengamat enggan menyebut ini sebagai tanda harapan karena tumbuhnya keyakinan bahwa negosiasi gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel berada di ambang kegagalan.

Negosiasi dalam berbagai bentuk telah berlangsung sejak 7 Oktober, hari ketika Israel melancarkan perang di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.000 orang dan menghancurkan sebagian besar Jalur Gaza – yang konon merupakan balasan atas serangan Hamas terhadap Israel yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera lebih dari 200 orang.

Kesepakatan tampak hampir tercapai pada bulan Mei ketika AS mengatakan telah memiliki rancangan proposal yang disetujui oleh semua pihak dan didukung oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 10 Juni.

Kegagalan di saat-saat terakhir

Hamas menyetujui usulan tersebut, dengan menekankan bahwa mereka menginginkan tentara Israel keluar dari Gaza, kembalinya warga ke rumah mereka di Gaza utara yang telah mereka tinggalkan, keterlibatan internasional untuk membangun kembali Gaza, dan pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Pejabat Israel terus membuat pernyataan yang menunjukkan bahwa perang di Gaza harus dilanjutkan – dan tentara Israel menginvasi Rafah.

Namun AS bersikeras bahwa Israel telah menerima usulan tersebut dan hambatannya adalah Hamas, yang menghambat semua kemajuan.

Dengan kesepakatan gencatan senjata yang tampaknya sudah di depan mata, ia menghilang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertahankan retorikanya untuk terus berjuang hingga “Hamas benar-benar dikalahkan di Gaza”, sebuah tujuan yang telah lama dianggap tidak realistis oleh kedua belah pihak.

Akhirnya ia juga mengajukan tuntutan baru: agar Israel tetap berada di Koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Sinai Mesir, pos-pos pemeriksaan didirikan untuk "memeriksa" orang-orang yang mencoba kembali ke rumah mereka di Gaza utara, dan agar daftar lengkap semua tawanan hidup yang ingin dibebaskan Hamas diberikan.

Pejabat senior Israel mengatakan tuntutan Netanyahu akan menyabotase perundingan, dan para mediator menolak meneruskannya kepada Hamas.

Mesir telah menolak tuntutan Israel agar diizinkan tetap berada di Koridor Philadelpi, yang akan melanggar Perjanjian Camp David antara keduanya.

Retorika Blinken

Usulan AS tersebut mengikuti rancangan sebelumnya, dengan berpegang pada proses tiga tahap yang akan membebaskan semua tawanan di Gaza dengan imbalan tahanan yang ditahan oleh Israel, mencapai “ketenangan yang berkelanjutan” untuk mengarah pada gencatan senjata penuh, penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembangunan kembali Jalur Gaza, dan pembukaan penyeberangan pada akhirnya.

“Kami memiliki proposal yang (Presiden AS Joe Biden] sampaikan pada akhir Mei, yang cukup rinci dan disahkan di Dewan Keamanan PBB sebagai resolusi [dengan] dukungan global,” kata Matt Duss, wakil presiden eksekutif di Center for International Policy di Washington, DC.

“Namun, kita telah melihat berbagai putaran persyaratan baru yang ditambahkan oleh Netanyahu yang, meskipun Joe Biden mengatakan Israel mendukungnya, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak mendukungnya.”

Benjamin Netanyahu dikritik oleh negosiator Israel karena merusak perundingan setelah penyiar lokal melaporkan komentarnya tentang Israel yang tidak meninggalkan Koridor Philadelphia atau Netzarim – yang dibuat oleh tentara Israel untuk memisahkan Gaza utara dan selatan – “dalam keadaan apa pun”.

Para pejabat AS telah berada di kawasan tersebut untuk mencoba menyelesaikan titik-titik kritis dalam beberapa hari terakhir dengan “ proposal penghubung ” yang kabarnya mencakup rencana penarikan pasukan.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tidak mengatakan apakah usulan tersebut mencakup penarikan penuh tentara Israel dari Gaza seperti yang disebutkan dalam usulan sebelumnya. Namun, ia tetap pada penilaiannya sebelumnya tentang siapa yang menghambat rencana tersebut.

"Dalam pertemuan yang sangat konstruktif dengan Perdana Menteri Netanyahu hari ini, ia menegaskan kepada saya bahwa Israel mendukung usulan penjembatanan," kata Blinken kepada wartawan setelah pertemuan selama dua setengah jam dengan Netanyahu pada hari Senin.

"Langkah penting berikutnya adalah Hamas mengatakan `ya`."

Klaim Blinken ditolak oleh Hamas, yang menegaskan bahwa mereka ingin berpegang pada kesepakatan yang telah disepakati.

"Israel telah menarik diri dari isu-isu yang termasuk dalam proposal Joe Biden. Pembicaraan Netanyahu tentang persetujuan terhadap proposal yang diperbarui menunjukkan bahwa pemerintah AS telah gagal meyakinkannya untuk menerima perjanjian sebelumnya," kata juru bicara Hamas Osama Hamdan seperti dikutip dari Al Jazeera.

Dan sementara Blinken bersikeras di depan publik bahwa Netanyahu menyetujui kesepakatan itu, media Israel melaporkan hal-hal yang terjadi berbeda di balik layar.

AS mendukung Netanyahu `karena alasan yang tidak dapat dijelaskan`

Dukungan berkelanjutan pemerintahan Biden terhadap Netanyahu, meskipun ia dilaporkan bersikap keras kepala, telah membuat banyak analis bingung.

"Kita berada dalam situasi yang tidak nyata di mana Hamas dan pejabat keamanan Israel mengatakan Netanyahu adalah pihak yang menghalangi usulan gencatan senjata Biden," kata Mohamad Bazzi, direktur Studi Timur Dekat di Universitas New York.

“Kita juga melihat bahwa Netanyahu secara terbuka menolak elemen-elemen kunci gencatan senjata sebagaimana Blinken gambarkan mengenai kesepakatan tersebut … tetapi pada saat yang sama baik (Presiden AS Joe) Biden maupun Blinken bersikeras bahwa Netanyahu mendukung kesepakatan saat ini dan Hamas adalah batu sandungannya.

“Jadi pada akhirnya pemerintah AS menutupi Netanyahu karena alasan yang tidak dapat dijelaskan.”

Meskipun tujuan Israel yang dinyatakan dalam perundingan tersebut adalah untuk membebaskan tawanan yang ditahan di Gaza, sabotase perundingan yang dilaporkan oleh Netanyahu menimbulkan pertanyaan apakah ia benar-benar tertarik dengan kesepakatan tersebut.

Sekitar 109 tawanan masih berada di Gaza, menurut perkiraan pemerintah Israel, dan pejabat AS meyakini separuh dari mereka masih hidup.

Keluarga yang memiliki orang terkasih yang hilang di Gaza telah melakukan protes secara berkala dan meminta pemerintah mereka untuk menyelamatkan para tawanan.

Seorang warga mengangkat tangannya saat keluarga sandera Israel yang ditawan di Gaza sejak 7 Oktober melakukan pawai protes dari Tel Aviv ke Yerusalem dalam upaya menekan pemerintah Israel agar membuat kesepakatan yang akan membebaskan orang-orang yang mereka cintai, di tengah konflik Israel-Hamas, di Tel Aviv, Israel, 10 Juli 2024.

"Ada argumen yang sangat kuat bahwa Netanyahu tidak menginginkan gencatan senjata saat ini," kata Bazzi.

"Dalam banyak hal, mengapa dia harus menginginkannya jika AS tidak akan mengenakan biaya apa pun kepadanya karena menjadi hambatan terbesar bagi gencatan senjata?"

`Terkutuk`

Joe Biden dan pemerintahannya telah mengkritik Netanyahu di masa lalu.

Pada bulan April, Biden mengatakan Netanyahu membuat kesalahan dalam penanganannya terhadap perang di Gaza.

Kemudian pada awal Juni, Biden menyarankan Netanyahu memperpanjang perang untuk keuntungan pribadi dan politik.

Meskipun ada kritik, pemerintahan Biden menolak untuk mensyaratkan dukungan mereka terhadap pemerintahan Netanyahu.

“Biden memiliki dua daya ungkit yang sangat penting, yang utama adalah menahan atau mengondisikan bantuan militer dan yang kedua adalah perlindungan politik di Dewan Keamanan PBB dan badan-badan internasional lainnya… dan dia tampaknya tidak menggunakannya,” kata Bazzi.

Kegagalan meminta pertanggungjawaban Netanyahu dan Israel telah menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas AS atas penghancuran Gaza.

“Biden sepenuhnya terlibat dalam perang ini yang tidak akan mungkin terjadi sejak awal, … tanpa dukungan dan perlindungan penuh AS,” kata Gilbert Achcar, profesor studi pembangunan dan hubungan internasional di SOAS University of London.

“Negosiasi ini sudah pasti gagal sejak awal… pada dasarnya ini hanya membuang-buang waktu,” kata Achcar.

“Fungsi pemerintahan Biden lebih kepada upaya menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu. Namun, saya rasa mereka tahu betul bahwa hal itu tidak akan membuahkan hasil karena kesenjangan antara apa yang diinginkan Netanyahu dan apa yang diminta Hamas terlalu lebar untuk diatasi.” (*)

Israel Teroris AS Israel Palestina Gaza Hamas Biden Netanyahu