Hal tersebut setelah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengendus adanya relasi yang kuat antara keduanya. Kata Juru Kampanye Jatam, Alfarhat Kasman, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hasyim Daeng Barang, terkoneksi dengan Bahlil.

Sebelum menjabat Menteri ESDM, Bahlil adalah Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sehingga Hasyim Daeng Barang diduga memang orang dekat Bahlil.

Setelah terbongkar, Bahlil buru-buru memutus relasinya dengan memecat Hayim dari jabatan Direktur Hilirisasi Minerba BKPM pada 6 Maret 2024.

Hanya saja, kata Farhat, situs resmi BKPM mencantumkan Hasyim masih menjabat Direktur Hilirisasi Minerba di era Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani.

"Hasyim beberapa kali diperiksa KPK terkait korupsi AGK, mulai 24 Januari 2024, 1 Maret 2024 dan 2 Agustus 2024," ungkap Farhat, dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8).

Sebelum menjadi direktur di BKPM, Hasyim pernah menjabat Plt Kepala Dinas ESDM Maluku Utara pada 2019, lalu diangkat menjadi Kepala Dinas ESDM Maluku Utara pada 2021. Di tahun yang sama, ia menjabat Pj Walikota Ternate.

Selama menjabat Kepala Dinas ESDM Malut, kata Farhat, Hasyim diduga terlibat pengurusan 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di Malut. Dia dicopot dari jabatannya pada 17 Maret 2022 saat kasus ini ramai pada 2022.

Adapun ke-13 IUP itu tersebar di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 10 IUP, sebanyak 2 IUP di Halmahera Tengah, dan 1 IUP di Halmahera Selatan.

"Empat bulan dari pencopotan tersebut, Hasyim ditunjuk menjadi Direktur Minerba BKPM oleh Bahlil. Di sinilah relasinya," papar Farhat.

Nama lainnya yang terafiliasi dengan Bahlil, meskipun belum pernah diperiksa dalam kasus AGK, adalah Tressye Kainama.

"Tressye menjadi salah satu simpul yang menghubungkan banyak pengusaha dan perusahaan dengan Bahlil," ungkapnya.

Menurut penelusuran Jatam, lanjut Farhat, Tressye adalah Direktur PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang milik Bahlil Lahadalia.

Saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen. Dan Bahlil memiliki 90 persen saham di PT Bersama Papua Unggul.

Dia bersama dengan Setyo Mardanus duduk sebagai petinggi PT MAP Surveillances. Setyo menjabat Direktur Utama dengan kepemilikan saham 5 persen, Tressye menjabat direktur.

Keduanya juga memiliki saham di PT Karya Bersama Mineral. Setyo merupakan salah satu pengusaha tambang yang diperiksa KPK dalam dugaan korupsi suap dan gratifikasi AGK, pada 23 Juli 2024.  

Ia dikenal sebagai pengusaha tambang yang terkoneksi dengan berbagai perusahaan melalui jabatan sebagai direktur atau komisaris, dan melalui kepemilikan saham.

Pelbagai perusahaan tersebut di antaranya adalah  PT Berkarya Bersama Halmahera, PT Duta Halmahera Mineral, PT Buli Mineralindo Utama, PT Budi Berlian Nusantara, PT Duta Halmahera Lestari, dan PT Karya Bersama Mineral.

Setyo sama halnya Tressye, sambung Farhat, menjadi kunci untuk melihat jejak Bahlil di bisnis tambang nikel di Maluku Utara, baik secara langsung maupun tak langsung.

"Ini terlacak dari nama Heder Albar, pengusaha yang dipanggil KPK terkait dengan kasus AGK pada 30 Juli 2024. Heder terkoneksi dengan Setyo Mardanus melalui tiga perusahaan, yaitu PT Duta Halsel Mining, PT Duta Halmahera Mining, dan PT Duta Halmahera Abadi, yang sahamnya dimiliki PT Karya Bersama Mineral," urai Farhat.

Adalagi Direktur PT Sala Dipta Anargya yang dipimpin Muhammad Mathori yang diduga terhubung dengan Bahlil secara tidak langsung, melalui Setyo Mardanus yang memiliki jejak di PT Karya Bersama Mineral sebagai direktur dan pemilik saham.

Mathori sempat diperiksa KPK pada 15 Juni 2024 bersama-sama Muhammad Thariq Kasuba, anak sulung AGK. Semua orang itu diperiksa terkait dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Nama lainnya adalah Helmy Djen yang diperiksa KPK pada 15 Juli 2024. Dia adalah saksi dugaan pencucian uang. Helmy terhubung dengan Bahlil melalui tiga perusahaan yaitu PT Duta Halmahera Lestari, PT Duta Halmahera Mineral, dan PT Berkarya Bersama Mineral.

"Ketiganya terkoneksi langsung dengan Setyo Mardanus sebagai pemegang jabatan komisaris utama dan pemilik saham," terang Farhat.

Di luar urusan bisnis tambang, lanjut Farhat, Helmi Djen merupakan calon legislatif DPR dari Maluku Utara pada 2024 dari Partai Golkar, namun gagal melangkah ke Senayan.