Jakarta, tvOnenews.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan menggelar Apel Kesetiaan Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) di Bali pada 21-25 Agustus. Di mana pegelaran itu, bersamaan dengan agenda Muktamar PKB yang juga berlangsung di Bali pada 24-25 Agustus.

Dalam hal ini, Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim menyebutkan, tidak mempersoalkan langkah GP Ansor.

“Ya kalau masing-masing proporsinya diikuti, enggak akan ada apa-apa,” kata  Gus Halim itu saat ditemui di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Halim menilai, yang menjadi persoalan antara PKB dan PBNU adalah ketika lembaga yang berada di bawah payung hukum berbeda mengintervensi lembaga lain.

Gus Halim mencontohkan, lembaga yang ada di bawah payung hukum organisasi masyarakat (ormas) tidak boleh mengintervensi PKB.

“Nah yang undang-undang ormas melok melok, ikut-ikut, mengintervensi untuk menganeksasi (PKB), itu yang enggak boleh,” ujarr Gus Halim.

Menurut Gus Halim, tindakan mengintervensi partainya itu dilarang oleh konstitusi. Karena itu, PBNU harus menjaga diri untuk tidak melewati batas.

“Enggak boleh apalagi menganeksasi enggak boleh, melanggar konstitusi dan itu dilarang oleh konstitusi,” kata Gus Halim.

Bahkan dia mengaku tidak mengetahui apakah terdapat pihak-pihak yang menyokong PBNU untuk mengambil alih PKB.

Namun, kata dia, tindakan PBNU tidak sesuai hukum.

“Saya tidak tahu, yang jelas PBNU tidak proporsional, inkonstitusional,” ucap Gus Halim.

“Ya jelas dong, beda rumah kok,” lanjutnya. (aag)