Abadikini.com, JAKARTA – Pakar kepemiluan Titi Anggraini mengajak publik untuk terus mengawasi kinerja DPR, agar tidak ada keputusan mendadak yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Titi dalam menyikapi langkah DPR yang sempat berupaya menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Sebagai warga negara, kita tidak boleh lupa bahwa meskipun kini banyak dukungan terhadap Putusan MK dari sejumlah politisi dan fraksi di DPR, faktanya mereka sebelumnya secara terang-terangan telah mencoba menyimpangi isi Putusan MK dalam Rapat Baleg pada 21 Agustus lalu,” ujar Titi melalui akun X miliknya, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Titi menjelaskan bahwa upaya penyimpangan terhadap Putusan MK ini dilakukan dengan sengaja, meskipun mendapat banyak kritik dari publik. Menurutnya, peristiwa tersebut berlangsung secara terbuka di hadapan rakyat, memperlihatkan bagaimana mayoritas politisi di DPR tidak ragu-ragu untuk mengabaikan konstitusi.

Sebagai Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi mengingatkan bahwa masyarakat harus terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa mayoritas anggota DPR yang memiliki kekuasaan besar sangat mungkin untuk tergelincir dan bertindak sewenang-wenang jika tidak diawasi dengan ketat.

“Sangat mungkin tabiat dan perilaku pengabaian konstitusi itu terjadi lagi. Terus bersuara dan bersolidaritas, Kawan. Sebab, kekuasaan yang mayoritas akan sangat mungkin tergelincir dan sewenang-wenang,” tegas Titi, mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan aktif dalam mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia.