Dalam acara tersebut, diberikan beberapa penghargaan kepada unsur pemerintah dan perusahaan. Salah satu penghargaan yang diberikan adalah penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

RAKYATKU.COM -- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, beserta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jayadi Nas, menerima penghargaan pada acara Naker Award Kementrian Ketenagakerjaan RI, di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.

Dalam acara tersebut, diberikan beberapa penghargaan kepada unsur pemerintah dan perusahaan. Salah satu penghargaan yang diberikan adalah penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). 

Baca Juga : Pemprov - DPRD Sulsel Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp10,168 Triliun

"IPK adalah suatu nilai yang mencerminkan sejauh mana pembangunan ketenagakerjaan berhasil, diukur dalam bentuk indeks komposit yang mencakup sembilan bidang pembangunan ketenagakerjaan. Yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja," jelas Jayadi Nas.

Sulsel berhasil meraih Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terbaik pertama untuk kategori urusan ketenagakerjaan besar. Berdasarkan Permenaker Nomor 28 Tahun 2016, dari hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

"Sulsel berada pada tingkat intensitas dan beban kerja kategori besar. Prestasi ini berhasil dipertahankan oleh Sulsel selama lima tahun berturut-turut sebagai provinsi terbaik pertama," ungkap Jayadi Nas.

Baca Juga : Momen Penjabat Ketua PKK Ninuk Triyanti Zudan Dampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo

Selain itu, Sulsel juga meraih penghargaan pada indikator Hubungan Industrial sebagai provinsi dengan Hubungan Industrial terbaik dua tahun berturut-turut. Penilaiannya meliputi Peraturan Perusahaan disahkan, Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan, LKS Bipartit di Perusahaan, dan Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memicu motivasi seluruh sektor untuk lebih berkontribusi bagi pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing. (*)