JAKARTA, iNews.id - Polres Jakarta Pusat menerjunkan 3.286 personel untuk mengamankan aksi massa menuntut DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di sejumlah titik, Kamis (22/8/2024). Titik aksi tersebut di Patung Kuda Arjuna Wiwaha hingga Gedung DPR-MPR.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 3.286 personel gabungan dengan rincian 1.273 di Patung Kuda dan 2.013 di Gedung DPR," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro  dalam keterangannya.

Baca Juga

Tak Patuhi MK, DPR Rapat Paripurna untuk Sahkan RUU Pilkada Jadi UU Hari Ini

Susatyo menambahkan untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lain bersifat situasional. Ia menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan akan dialihkan," ucapnya.

Baca Juga

DPR Revisi Kilat UU Pilkada, Klaim Bekerja atas Nama Konstitusi

Sebagai informasi, sejumlah elemen baik dari kalangan buruh, aktivis hingga mahasiswa bakal melakukan aksi demonstrasi buntut Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 ditolak oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan draft RUU Pilkada akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini.

Setidaknya buruh, BEM UI, hingga aktivis seperti Franz Magnis Suseno dan Goenawan Muhammad sudah mengumumkan akan turun ke jalan.

Aksi itu akan dilakukan tidak lama setelah DPR menyampaikan hasil rapat, sejumlah masyarakat Indonesia juga ramai-ramai mengunggah foto berlatar biru dengan logo garuda dan tulisan “Peringatan Darurat”.

"Kami akan lawan apabila keputusan MK ini dirubah atau digoyang atau diganggu, kami akan kawal terus keputusan ini sampai kiamat pun kami akan perang siapa yang melawan, siapa yang mengubah keputusan ini karena ini adalah keputusan rakyat keputusan rakyat kecil," kata Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Editor : Muhammad Fida Ul Haq