JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru, Supratman Andi Agtas mewanti-wanti agar tak ada perpecahan di Kemenkumham karena pergantian pemimpin.

Dia mengingatkan agar para aparatur di Kementerian yang dia pimpin bisa berkolaborasi satu sama lain.

Hal itu disampaikan Supratman saat serah terima jabatan dengan Menkumham yang lama, Yasonna Laoly, Selasa (20/8/2024).

"Prinsip keberhasilan hanya satu yaitu kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak bisa kita berhasil. Saya tidak ingin di antara kita ada perpecahan karena pergantian pimpinan," kata Supratman dalam keterangannya, Selasa.

Baca juga: Temui Presiden, Menkumham Laporkan Perkembangan Pembahasan Sejumlah Undang-undang

Selain itu, Supratman berencana akan melanjutkan capaian Kemenkumham yang telah diraih di era Yasonna.

Dia juga mengucapkan pesan yang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kemenkumham.

Yakni agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Parlemen bisa selesai.

Beberapa RUU yang kini dibahas di DPR-RI seperti RUU Kepolisian, RUU TNI, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Perkoperasian dan lainnya.

“UU ini menjadi perhatian. Saya harapkan Kepala BPHN dan Dirjen PP untuk berkomunikasi bersama Parlemen, baik di Komisi VI maupun Badan Legislasi,” ucap Supratman.

Baca juga: Tak Masalah Yasonna Dicopot, PDI-P: Malah Rencananya September Mau Mundur

Sementara itu Yasonna Laoly, pada momen yang sama, mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Bagi dia, seluruh catatan baik Kemenkumham berhasil didapatkan karena kekompakkan dan kerja sama.

“Tidak mungkin menteri bekerja sendiri. Kekompakkan dan kebersamaan kita telah mengukir catatan-catatan baik selama saya memimpin Kementerian ini. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungannya,” ungkap Yasonna.

Menkumham periode 2014-2024 ini mengajak jajaran Kemenkumham, mulai dari pimpinan tinggi hingga pegawai, untuk memberikan dukungan kepada Supratman sebagai Menteri Hukum dan HAM yang baru.

Adapun Supratman adalah politisi asal Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi Menteri Hukum dan HAM, pria kelahiran 28 September 1969 ini memiliki pengalaman sebagai seorang advokat, akademisi, dan politikus. Ia kemudian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM pada 19 Agustus 2024.