JAKARTA, KOMPAS.com - Aroma konsolidasi politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai bisa menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

"Bisa saja reshuffle dilakukan untuk membangun soliditas politik jelang Pilkada," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2024).

Meski begitu, Dedi menilai Jokowi berwenang penuh merombak kabinet sesuai kebutuhan atau kepentingan politiknya, walau dilakukan di akhir periode kedua masa pemerintahannya.

Akan tetapi, Dedi melanjutkan, ada kencenderungan "ganjaran" bagi partai politik mitra koalisi yang cenderung enggan menuruti kepentingan politik Jokowi.

Baca juga: Jadi Menkumham, Supratman Andi Agtas Dititipi Jokowi soal Harmonisasi Aturan

Hal itu bisa dilihat dari posisi Yasonna Laoly. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dicopot dari posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Posisi MenkumHAM sangat penting dalam politik karena berkaitan dengan pengesahan kepengurusan sebuah partai politik. Jika terjadi konflik internal di dalam sebuah partai politik dan terjadi dualisme kepengurusan, maka salah satu pihak yang berwenang menentukan keabsahan sebuah kepengurusan partai politik adalah MenkumHAM.

"Parpol yang cenderung tidak memihak pada kepentingan Jokowi, utamanya di Pilkada 2024, potensial alami persoalan, salah satunya Golkar yang membuat Airlangga mundur," ucap Dedi.

Menurut Dedi, sebenarnya tidak terdapat urgensi bagi Jokowi merombak kabinet di sisa periode kedua pemerintahannya.

Baca juga: Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas Dilantik Jadi Menkumham Gantikan Yasonna Laoly

Dia menilai hal itu dilakukan Jokowi sebagai konsolidasi kabinet menjelang peralihan kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jokowi terkesan total mendukung Prabowo mengingat ada Gibran di sana," ujar Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik sejumlah tokoh buat mengisi beberapa posisi di kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (19/8/2024).

Mereka adalah politikus Partai Gerindra Supratman Andi Atgas dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) menggantikan Yasonna Laoly, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil.

Baca juga: Menkumham Supratman Andi Agtas Punya Kekayaan Rp 18,4 Miliar

Kemudian Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadang Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar untuk posisi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).